Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak ingin permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi polemik di masyarakat. 

Kali ini, Komisi IV DPRD Kaltim menyoroti secara khusus permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda, di mana ketidakmerataan kualitas sekolah menjadi biang keladi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah favorit. 

Hal ini dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (21/4/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa akar masalah PPDB di Samarinda bukanlah kekurangan daya tampung secara keseluruhan, melainkan preferensi siswa yang terpusat pada segelintir sekolah unggulan. 

"Di Samarinda, daya tampung sekolah sebenarnya mencukupi. Persoalannya adalah siswa cenderung memilih sekolah-sekolah tertentu saja. Ini indikasi adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah," ujar H. Baba usai RDP.

Menurut H. Baba, jika mutu seluruh sekolah di Samarinda memiliki standar yang setara, maka tidak akan terjadi fenomena siswa hanya berbondong-bondong mendaftar ke satu atau dua sekolah saja. 

"Kita ingin mendorong Pemprov untuk lebih fokus pada upaya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Samarinda. Dengan demikian, orang tua dan siswa tidak lagi terpaku pada label 'favorit' dan semua sekolah akan menjadi pilihan yang menarik," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, H. Baba mendesak Pemprov Kaltim untuk segera merealisasikan program peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di Samarinda. 

Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan disparitas kualitas antar sekolah, sehingga daya tampung yang sebenarnya memadai dapat terdistribusi secara merata.

Lebih lanjut, H. Baba juga menyinggung persoalan kekurangan daya tampung sekolah di Balikpapan. Sebagai solusi jangka pendek, Pemprov Kaltim berencana membangun dua unit SMA dan dua unit SMK baru di kota tersebut, menindaklanjuti permohonan dari Pemerintah Kota Balikpapan.

Terkait program gratis biaya pendidikan (Gratispol), H. Baba memastikan kelanjutannya. Namun, untuk tahun 2025, fokus anggaran akan dialihkan untuk membantu perlengkapan siswa baru kelas 10 SMK, seperti seragam, sepatu, dan tas. 

"Kita tetap berkomitmen dengan Gratispol. Tahun ini kita prioritaskan perlengkapan siswa SMK kelas 10, dan tahun depan akan kita perluas secara bertahap," jelasnya.

Sorotan khusus pada pemerataan kualitas di Samarinda dan upaya penambahan fasilitas di Balikpapan, DPRD Kaltim berharap polemik PPDB dapat teratasi secara komprehensif. 

"Tujuan kita jelas, menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh anak di Kalimantan Timur," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)