Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2026 dan mengusulkan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 500 miliar. 

Meski demikian, angka ini masih bersifat tentatif dan akan sangat bergantung pada kondisi riil di lapangan serta prioritas pembangunan daerah ke depan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Renja DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa angka estimasi Rp 500 miliar tersebut merupakan hasil kolaborasi dan perhitungan matang antara pihaknya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim. 

Proses penyusunan anggaran ini didasarkan pada analisis data yang objektif dan telah melalui serangkaian diskusi yang konstruktif.

"Angka ini lahir dari analisis data yang objektif, dan sudah dikomunikasikan dengan baik. Bahkan Bapak Gubernur [Kaltim] juga menyambut positif rencana ini sebagai langkah awal," ujar Sarkowi di Samarinda.

Kendati usulan anggaran telah diajukan, Sarkowi menekankan bahwa angka Rp 500 miliar bukanlah harga mati. Menurutnya, fleksibilitas dalam perencanaan anggaran menjadi aspek krusial untuk memastikan program-program kerja yang telah disusun dapat berjalan efektif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

"Kita menyiapkan dokumen dan anggarannya, tapi pelaksanaannya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pemerintah provinsi juga memiliki mekanisme anggaran perubahan jika memang diperlukan penyesuaian di tengah jalan," jelas Sarkowi.

Sebagai contoh konkret, Sarkowi menyinggung pengalaman tahun 2025 di mana beberapa agenda kegiatan, termasuk kunjungan kerja ke luar negeri, terpaksa dibatalkan sebagai langkah efisiensi anggaran daerah. 

Lebih lanjut, Sarkowi berharap agar Renja tahun 2026 dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan strategis di seluruh wilayah Kalimantan Timur. 

Prioritas utama adalah memastikan anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

"Tujuan kita adalah menyusun rencana kerja yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tetap prudent dalam pengelolaan anggaran," tandas Sarkowi. (Adv)

(Sf/Rs)