Efisiensi Anggaran Bikin Okupansi Hotel di Kaltim Lesu, Ketua DPRD Sebut APBD Turun Drastis

    Seputarfakta.com - Maulana -

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    17 Mei 2025 10:12 WIB

    Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Aset milik seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud buka suara soal kondisi perhotelan di Bumi Etam. 

    Menurutnya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak signifikan pada tingkat hunian atau okupansi hotel di berbagai kabupaten/kota.

    Pria yang akrab disapa Hamas ini mengungkap salah satu pemicu utama adalah turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Ia memperkirakan APBD Kaltim mengalami penurunan drastis, dari yang semula Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.

    “Artinya ada penurunan karena ada efisiensi. Kita tahun ini (efisiensi anggaran) kurang lebih Rp700 miliar,” ujar Hamas.

    Akibatnya, lanjut politisi Partai Golkar ini, frekuensi kegiatan yang digelar pemerintah maupun dewan di hotel-hotel menjadi jauh berkurang. "Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel," tegasnya.

    Hamas menambahkan kini berbagai agenda pemerintahan dan kedewanan lebih banyak dialihkan ke fasilitas milik sendiri, seperti aula di kantor-kantor dinas. 

    "Termasuk Lamin Etam dan Odah Etam yang ada di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada menjadi langganan pelaksanaan kegiatan," jelasnya.

    Tidak hanya itu, kunjungan dari pemerintah atau anggota dewan dari luar daerah juga turut dibatasi. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menurutnya menjadi penyebab utama lesunya bisnis perhotelan di Kaltim belakangan ini.

    Kendati demikian, Hamas berpendapat dampak ini kemungkinan hanya bersifat sementara. Ia juga berspekulasi adanya pengaruh kondisi global, seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat atau dampak perang di Ukraina yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. 

    "Kita kekurangan pangan juga, karena daerah pengimpor ke Indonesia membatasi jumlah maksimalnya," tuturnya.

    Namun ia menekankan, meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemotongan tidak seharusnya dilakukan secara drastis hingga 100 persen. 

    Sebab kebijakan yang baru diterapkan dalam beberapa bulan terakhir dinilai telah memberikan dampak negatif yang cukup terasa bagi sektor perekonomian, khususnya industri perhotelan.

    "Tapi mudah-mudahan setelah semuanya ini usai, perekonomian dan perhotelan bisa kembali pulih," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    Efisiensi Anggaran Bikin Okupansi Hotel di Kaltim Lesu, Ketua DPRD Sebut APBD Turun Drastis

    Seputarfakta.com - Maulana -

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    17 Mei 2025 10:12 WIB

    Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Aset milik seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud buka suara soal kondisi perhotelan di Bumi Etam. 

    Menurutnya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak signifikan pada tingkat hunian atau okupansi hotel di berbagai kabupaten/kota.

    Pria yang akrab disapa Hamas ini mengungkap salah satu pemicu utama adalah turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Ia memperkirakan APBD Kaltim mengalami penurunan drastis, dari yang semula Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.

    “Artinya ada penurunan karena ada efisiensi. Kita tahun ini (efisiensi anggaran) kurang lebih Rp700 miliar,” ujar Hamas.

    Akibatnya, lanjut politisi Partai Golkar ini, frekuensi kegiatan yang digelar pemerintah maupun dewan di hotel-hotel menjadi jauh berkurang. "Artinya pemerintah sekarang sudah jarang melakukan kegiatan di hotel," tegasnya.

    Hamas menambahkan kini berbagai agenda pemerintahan dan kedewanan lebih banyak dialihkan ke fasilitas milik sendiri, seperti aula di kantor-kantor dinas. 

    "Termasuk Lamin Etam dan Odah Etam yang ada di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada menjadi langganan pelaksanaan kegiatan," jelasnya.

    Tidak hanya itu, kunjungan dari pemerintah atau anggota dewan dari luar daerah juga turut dibatasi. Kombinasi faktor-faktor inilah yang menurutnya menjadi penyebab utama lesunya bisnis perhotelan di Kaltim belakangan ini.

    Kendati demikian, Hamas berpendapat dampak ini kemungkinan hanya bersifat sementara. Ia juga berspekulasi adanya pengaruh kondisi global, seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat atau dampak perang di Ukraina yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. 

    "Kita kekurangan pangan juga, karena daerah pengimpor ke Indonesia membatasi jumlah maksimalnya," tuturnya.

    Namun ia menekankan, meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemotongan tidak seharusnya dilakukan secara drastis hingga 100 persen. 

    Sebab kebijakan yang baru diterapkan dalam beberapa bulan terakhir dinilai telah memberikan dampak negatif yang cukup terasa bagi sektor perekonomian, khususnya industri perhotelan.

    "Tapi mudah-mudahan setelah semuanya ini usai, perekonomian dan perhotelan bisa kembali pulih," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)