Samarinda - Agar semua program yang telah masuk dalam perencanaan anggaran APBD 2023 selesai tepat waktu, DPRD Kaltim meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, untuk menggenjot penyelesaian proyek dan program-programnya. 

Pasalnya, masa kerja efektif, untuk menjalankan program yang telah dirancang untuk pembiayaan APBD Kaltim 2023, hanya menyisakan satu bulan setengah lagi. 

Untuk itu, DPRD Kaltim terus melakukan evaluasi rutin terhadap serapan anggaran, pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah OPD.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan, semua itu dilakukan agar  angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tidak tinggi pada akhir tahun.
"Kami mendorong perbaikan dalam hal ini. Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berskala besar," ungkap Seno.

Menurut politisi Gerindra ini,  pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa, sehingga ia mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi tersebut.

Seno Aji juga mengakui, pada APBD 2023 masih berpotensi besar ditemukannya Silpa yang lumayan tinggi, belum lagi terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim yang capaian daya serapnya terbilang masih rendah.

Sehingga untuk ke depannya ia meminta supaya langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi untuk, terutama pada awal tahun pelaksanaan APBD 2024, setidaknya perencanaan dapat lebih terstruktur merupakan upaya konkret dalam mencegah Silpa.

"Rencana proyek untuk tahun 2024 harus dirancang sebelum dimulai, untuk mengurangi angka Silpa. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi Silpa dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan," tutupnya. (Adv/Sf/Rs/dprdkaltim)