
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur yang juga Anggota Badan Anggaran, Agusriansyah Ridwan, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur yang juga Anggota Badan Anggaran, Agusriansyah Ridwan, menyoroti kebijakan pusat dan daerah yang semakin terasa pada akhir tahun ini. Sorotan itu meliputi pembagian kewenangan konkuren, hingga penyesuaian terhadap keberlanjutan program Gratispol di tengah tekanan APBD.
Hal itu disampaikan Agusriansyah saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin 16/11/2026.
Menurut Agusriansyah, pembagian kewenangan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Namun realitasnya, pemerintah pusat masih mengurusi kewenangan yang seharusnya menjadi urusan daerah.
"Pembagian konkuren terhadap kewenangan pemerintah daerah itu sudah diatur. Tapi kelihatan pemerintah pusat juga masih ngurusin kewenangan konkuren daerah," ujar Agusriansyah.
Ia mencontohkan, SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun di lapangan, pemerintah pusat juga membangun sekolah seperti Sekolah Garuda dan sekolah transformatif lainnya.
"Kondisi ini menjadi dasar mereka untuk menahan TKD yang kaitannya tentang masalah pelayanan, pembangunan di anggaran SMA, SMK. Malahan sekolah-sekolah daerah akhirnya tersaingi dengan Sekolah Garuda atau sekolah transformatif," katanya.
Hal serupa terjadi di tingkat kabupaten/kota. SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi pusat juga membangun Sekolah Rakyat.
"Memang tidak hanya anggaran yang dipotong, tapi kewenangannya pun perlahan-lahan diambil alih. Ini juga persoalan buat bangsa ini dalam menangani undang-undang tentang pembagian kewenangan daerah," tegasnya.
Agusriansyah menjelaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS, yang pertama dicermati adalah kondisi keuangan secara umum, baru kemudian Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rujukannya adalah mandatory spending.
"Rujukannya itu mandatory spending. Misalnya, gaji pegawai tidak boleh melebihi 30 persen, terpenuhinya anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 10 persen, 5 persen dari pemerintah pusat, infrastruktur misalnya 30 persen. Nah, itu dulu yang menjadi rujukannya," jelasnya.
Selama mandatory spending itu tidak terganggu, anggaran program prioritas daerah seperti Gratispol akan tetap menjadi prioritas. Namun jika terus tergerus, daerah harus berani memilih.
"Selama itu tidak terganggu, maka anggaran-anggaran Gratispol akan tetap menjadi prioritas. Tapi kalau itu sudah mulai semakin tergerus, harusnya memang kita berani memilih apakah Gratispol ini yang akan menjadi korban atau memang kesejahteraan pegawai yang harus dievaluasi," ujarnya.
Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir yang dievaluasi baru sebatas perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang tidak terlalu prioritas. Jika APBD terus mengalami penurunan, maka tekanannya akan lari ke belanja pegawai, dan Gratispol berpotensi ikut terdampak.
"Kalau ini terus mengalami penurunan APBD, pasti plotnya lari ke belanja pegawai," katanya.
Dampak penurunan itu bahkan dirasakan langsung oleh DPRD Kaltim sebagai lembaga yang membahas anggaran. Agusriansyah menyebut, DPRD hanya mendapatkan plotting sekitar Rp140 miliar dari kebutuhan lebih dari Rp200 miliar.
"DPRD ini saja dalam menjalankan tugas-tugasnya, itu 50 persen sudah tidak bisa menjalankan tugasnya di 2027. Karena dari 200 miliar lebih anggaran yang dibutuhkan, itu kita hanya dapat plotting 140 miliar. Itu lembaga yang membahas anggaran saja mengalami sampai 50 persen revisi atau penyesuaiannya," ungkapnya.
Menurut Agusriansyah, kondisi ini menjadi peringatan bahwa tanpa penegasan kewenangan dan kepastian transfer dari pusat, program-program prioritas daerah seperti Gratispol akan semakin sulit dipertahankan. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur yang juga Anggota Badan Anggaran, Agusriansyah Ridwan, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur yang juga Anggota Badan Anggaran, Agusriansyah Ridwan, menyoroti kebijakan pusat dan daerah yang semakin terasa pada akhir tahun ini. Sorotan itu meliputi pembagian kewenangan konkuren, hingga penyesuaian terhadap keberlanjutan program Gratispol di tengah tekanan APBD.
Hal itu disampaikan Agusriansyah saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Senin 16/11/2026.
Menurut Agusriansyah, pembagian kewenangan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Namun realitasnya, pemerintah pusat masih mengurusi kewenangan yang seharusnya menjadi urusan daerah.
"Pembagian konkuren terhadap kewenangan pemerintah daerah itu sudah diatur. Tapi kelihatan pemerintah pusat juga masih ngurusin kewenangan konkuren daerah," ujar Agusriansyah.
Ia mencontohkan, SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun di lapangan, pemerintah pusat juga membangun sekolah seperti Sekolah Garuda dan sekolah transformatif lainnya.
"Kondisi ini menjadi dasar mereka untuk menahan TKD yang kaitannya tentang masalah pelayanan, pembangunan di anggaran SMA, SMK. Malahan sekolah-sekolah daerah akhirnya tersaingi dengan Sekolah Garuda atau sekolah transformatif," katanya.
Hal serupa terjadi di tingkat kabupaten/kota. SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten/kota, tetapi pusat juga membangun Sekolah Rakyat.
"Memang tidak hanya anggaran yang dipotong, tapi kewenangannya pun perlahan-lahan diambil alih. Ini juga persoalan buat bangsa ini dalam menangani undang-undang tentang pembagian kewenangan daerah," tegasnya.
Agusriansyah menjelaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS, yang pertama dicermati adalah kondisi keuangan secara umum, baru kemudian Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rujukannya adalah mandatory spending.
"Rujukannya itu mandatory spending. Misalnya, gaji pegawai tidak boleh melebihi 30 persen, terpenuhinya anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 10 persen, 5 persen dari pemerintah pusat, infrastruktur misalnya 30 persen. Nah, itu dulu yang menjadi rujukannya," jelasnya.
Selama mandatory spending itu tidak terganggu, anggaran program prioritas daerah seperti Gratispol akan tetap menjadi prioritas. Namun jika terus tergerus, daerah harus berani memilih.
"Selama itu tidak terganggu, maka anggaran-anggaran Gratispol akan tetap menjadi prioritas. Tapi kalau itu sudah mulai semakin tergerus, harusnya memang kita berani memilih apakah Gratispol ini yang akan menjadi korban atau memang kesejahteraan pegawai yang harus dievaluasi," ujarnya.
Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir yang dievaluasi baru sebatas perjalanan dinas dan belanja perkantoran yang tidak terlalu prioritas. Jika APBD terus mengalami penurunan, maka tekanannya akan lari ke belanja pegawai, dan Gratispol berpotensi ikut terdampak.
"Kalau ini terus mengalami penurunan APBD, pasti plotnya lari ke belanja pegawai," katanya.
Dampak penurunan itu bahkan dirasakan langsung oleh DPRD Kaltim sebagai lembaga yang membahas anggaran. Agusriansyah menyebut, DPRD hanya mendapatkan plotting sekitar Rp140 miliar dari kebutuhan lebih dari Rp200 miliar.
"DPRD ini saja dalam menjalankan tugas-tugasnya, itu 50 persen sudah tidak bisa menjalankan tugasnya di 2027. Karena dari 200 miliar lebih anggaran yang dibutuhkan, itu kita hanya dapat plotting 140 miliar. Itu lembaga yang membahas anggaran saja mengalami sampai 50 persen revisi atau penyesuaiannya," ungkapnya.
Menurut Agusriansyah, kondisi ini menjadi peringatan bahwa tanpa penegasan kewenangan dan kepastian transfer dari pusat, program-program prioritas daerah seperti Gratispol akan semakin sulit dipertahankan. (Adv)
(Sf/Rs)