Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Kaltim Soroti Dugaan Pemindahan Badak Pari demi Perluasan Tambang, Ancam Panggil Perusahaan Lewat RDP

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    21 November 2026 pukul 22:12 WITA

    Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Kabar dugaan pemindahan Badak Pari dari habitatnya di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk kepentingan perluasan tambang mulai mendapat perhatian serius dari DPRD. Legislator menilai perlindungan satwa dilindungi tidak boleh dikorbankan demi investasi.

    Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengaku baru mendengar informasi tersebut. Namun ia menegaskan, pemindahan satwa langka dari habitat alaminya untuk kepentingan tambang tidak bisa dibenarkan begitu saja.

    “Menurut pendapat saya pribadi, jangan dong. Saya baru dengar itu kalau ada badak yang dipindahkan keluar dari habitatnya untuk pertambangan,” ujar Hasanuddin, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, investasi dan aktivitas pertambangan di Kaltim wajib tunduk pada aturan kawasan yang boleh dimanfaatkan. Terlebih jika wilayah itu merupakan habitat satwa dilindungi dan kawasan hutan lindung.

    Ia mengingatkan, keberadaan hutan lindung dan habitat satwa tidak boleh diabaikan dalam proses pemberian izin maupun pelaksanaan kegiatan usaha.

    Hasanuddin menilai isu ini tidak cukup disikapi dari kabar yang beredar. DPRD Kaltim perlu menelusuri kronologi, lokasi, perusahaan yang terlibat, hingga alasan di balik dugaan translokasi Badak Pari tersebut.

    Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DPRD Kaltim membuka peluang memanggil pihak perusahaan melalui rapat dengar pendapat (RDP).

    “Kami perlu data yang jelas. Siapa perusahaannya, di mana lokasinya dan atas dasar apa badak itu dipindahkan,” katanya.

    Meski demikian, Hasanuddin mengakui informasi ini masih perlu didalami. Ia berencana membicarakan persoalan tersebut dengan kepala daerah terkait untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih utuh.

    “Kami akan dalami dulu. Jangan sampai satwa dilindungi justru jadi korban ekspansi tambang,” tegasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Kaltim Soroti Dugaan Pemindahan Badak Pari demi Perluasan Tambang, Ancam Panggil Perusahaan Lewat RDP

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    21 November 2026 pukul 22:12 WITA

    Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Kabar dugaan pemindahan Badak Pari dari habitatnya di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk kepentingan perluasan tambang mulai mendapat perhatian serius dari DPRD. Legislator menilai perlindungan satwa dilindungi tidak boleh dikorbankan demi investasi.

    Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengaku baru mendengar informasi tersebut. Namun ia menegaskan, pemindahan satwa langka dari habitat alaminya untuk kepentingan tambang tidak bisa dibenarkan begitu saja.

    “Menurut pendapat saya pribadi, jangan dong. Saya baru dengar itu kalau ada badak yang dipindahkan keluar dari habitatnya untuk pertambangan,” ujar Hasanuddin, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, investasi dan aktivitas pertambangan di Kaltim wajib tunduk pada aturan kawasan yang boleh dimanfaatkan. Terlebih jika wilayah itu merupakan habitat satwa dilindungi dan kawasan hutan lindung.

    Ia mengingatkan, keberadaan hutan lindung dan habitat satwa tidak boleh diabaikan dalam proses pemberian izin maupun pelaksanaan kegiatan usaha.

    Hasanuddin menilai isu ini tidak cukup disikapi dari kabar yang beredar. DPRD Kaltim perlu menelusuri kronologi, lokasi, perusahaan yang terlibat, hingga alasan di balik dugaan translokasi Badak Pari tersebut.

    Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DPRD Kaltim membuka peluang memanggil pihak perusahaan melalui rapat dengar pendapat (RDP).

    “Kami perlu data yang jelas. Siapa perusahaannya, di mana lokasinya dan atas dasar apa badak itu dipindahkan,” katanya.

    Meski demikian, Hasanuddin mengakui informasi ini masih perlu didalami. Ia berencana membicarakan persoalan tersebut dengan kepala daerah terkait untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih utuh.

    “Kami akan dalami dulu. Jangan sampai satwa dilindungi justru jadi korban ekspansi tambang,” tegasnya. (Adv)

    (Sf/Lo)