DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Kaltim Minta Pemda Adakan Program Pemberdayaan UMKM untuk Perempuan Desa

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    02 Desember 2024 pukul 13:29 WITA

    UMKM yang ada di Terminal Bus Tipe A Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Samarinda Seberang. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Di tengah upaya pemerintah menaikan taraf ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang dicanangkan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyerukan pentingnya program pemberdayaan UMKM yang fokus pada perempuan, khususnya ibu-ibu di desa. Yenni menilai bahwa pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.  

    Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) perlu segera menginisiasi program-program pemberdayaan UMKM yang menyasar perempuan desa. Mereka, kata Yenni, memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha yang berbasis kebutuhan lokal, namun sering terkendala akses modal, pelatihan, dan pendampingan. 

    Ia pun menekankan perlunya program UMKM berbasis komunitas di desa, yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Dengan adanya program ini, perempuan desa dapat memiliki peluang untuk mengembangkan usaha kecil di lingkungannya.  

    “Program pemberdayaan UMKM ini harus terintegrasi, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan. Hal ini sangat penting agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Yenni.  

    Legislator PKB menilai, pelatihan keterampilan menjadi komponen utama dalam pemberdayaan UMKM. Di mana, perempuan desa perlu dibekali pengetahuan tentang pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Selain itu, pendampingan intensif akan memastikan bahwa usaha yang dirintis dapat berjalan dengan baik.  

    “Pelatihan dan pendampingan harus menjadi bagian dari program ini. Perempuan desa perlu didukung agar bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di luar daerah,” jelasnya.  

    Selain pelatihan, Yenni menyoroti pentingnya kemudahan akses modal bagi perempuan desa. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan skema bantuan atau pinjaman khusus dengan bunga rendah untuk mendorong pengembangan usaha.  

    “Tanpa modal yang memadai, UMKM sulit berkembang. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang mendukung, seperti program pinjaman bersubsidi atau bantuan modal usaha,” ungkapnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Kaltim Minta Pemda Adakan Program Pemberdayaan UMKM untuk Perempuan Desa

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    02 Desember 2024 pukul 13:29 WITA

    UMKM yang ada di Terminal Bus Tipe A Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Samarinda Seberang. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Di tengah upaya pemerintah menaikan taraf ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang dicanangkan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyerukan pentingnya program pemberdayaan UMKM yang fokus pada perempuan, khususnya ibu-ibu di desa. Yenni menilai bahwa pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.  

    Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) perlu segera menginisiasi program-program pemberdayaan UMKM yang menyasar perempuan desa. Mereka, kata Yenni, memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha yang berbasis kebutuhan lokal, namun sering terkendala akses modal, pelatihan, dan pendampingan. 

    Ia pun menekankan perlunya program UMKM berbasis komunitas di desa, yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Dengan adanya program ini, perempuan desa dapat memiliki peluang untuk mengembangkan usaha kecil di lingkungannya.  

    “Program pemberdayaan UMKM ini harus terintegrasi, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan. Hal ini sangat penting agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Yenni.  

    Legislator PKB menilai, pelatihan keterampilan menjadi komponen utama dalam pemberdayaan UMKM. Di mana, perempuan desa perlu dibekali pengetahuan tentang pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Selain itu, pendampingan intensif akan memastikan bahwa usaha yang dirintis dapat berjalan dengan baik.  

    “Pelatihan dan pendampingan harus menjadi bagian dari program ini. Perempuan desa perlu didukung agar bisa bersaing, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di luar daerah,” jelasnya.  

    Selain pelatihan, Yenni menyoroti pentingnya kemudahan akses modal bagi perempuan desa. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan skema bantuan atau pinjaman khusus dengan bunga rendah untuk mendorong pengembangan usaha.  

    “Tanpa modal yang memadai, UMKM sulit berkembang. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang mendukung, seperti program pinjaman bersubsidi atau bantuan modal usaha,” ungkapnya. (Adv)

    (Sf/Rs)