Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi perempuan dan anak, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pihaknya akan mengawal secara ketat alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi penanganan isu krusial ini di kawasan 3T.

Penegasan ini disampaikan Hasanuddin usai melakukan pertemuan dan diskusi konstruktif dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi. 

Dalam pertemuan tersebut, Hasanuddin menyampaikan langsung kondisi dan tantangan perlindungan perempuan dan anak yang dihadapi di wilayah 3T Kaltim, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang berbeda dengan wilayah perkotaan.

“Kami di DPRD menyadari betul kompleksitas permasalahan perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T. Keterbatasan infrastruktur, akses layanan yang sulit, serta perbedaan budaya memerlukan perhatian dan penanganan yang spesifik,” ujar Hasanuddin.

Menyambut baik respons pemerintah pusat yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk wilayah 3T, Hasanuddin menekankan bahwa peran DPRD tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi. Pihaknya akan aktif melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami akan mengawal implementasi program ini di lapangan. DPRD akan memastikan bahwa alokasi anggaran dari pusat benar-benar digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan, meningkatkan akses layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan dan anak di tujuh kabupaten wilayah 3T yang telah diidentifikasi,” tegas politisi dari Fraksi Golkar ini.

Hasanuddin juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan pemerintah pusat dalam menjalankan program perlindungan ini. Menurutnya, DPRD akan mendorong kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal.

“Kami akan mendorong pemerintah provinsi untuk menjalin kemitraan yang erat dengan ormas yang memiliki jaringan kuat di wilayah 3T. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi masyarakat setempat dan dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin mengingatkan agar program perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berjalan baik di tingkat pusat, tetapi juga harusImplementatif hingga ke tingkat akar rumput di wilayah 3T. DPRD akan menjadi garda terdepan dalam memastikan hal tersebut.

“Jangan sampai programnya bagus di Jakarta, tapi tidak terasa manfaatnya bagi masyarakat di pelosok Kaltim. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya,” pungkas Hasanuddin. (Adv)

(Sf/Rs)