Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. 

Gubernur Rudy mendorong pengusaha tambang dan minyak serta gas (migas) untuk ikut serta membangun daerah lewat kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dukungan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Ia menilai inisiatif Gubernur yang disampaikan saat di Jakarta ini sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

"Kami mendukung sepenuhnya pernyataan Pak Gubernur yang meminta pengusaha tambang dan migas untuk turut serta membangun Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan BUMD kita," ujar Firnadi.

Ia menjelaskan, selama ini kekayaan alam Kaltim yang dikelola perusahaan besar belum optimal berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pelibatan aktif BUMD dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Optimalisasi peran BUMD sangat penting sebagai komponen dasar pembangunan, khususnya dalam penyediaan dana untuk mendukung anggaran daerah. Karena itu, pernyataan Pak Gubernur patut kita sambut dengan semangat, bukan hanya oleh BUMD, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Firnadi memastikan, Komisi II DPRD Kaltim siap mendorong langkah konkret penguatan peran BUMD, terutama di sektor strategis seperti energi dan pertambangan. Ia berharap inisiatif ini tidak hanya berhenti di wacana.

"Kami di Komisi II tentu mendorong BUMD kita untuk lebih aktif mengambil peran. Apalagi Gubernur sudah membuka ruang komunikasi dengan para pengusaha, maka ini harus menjadi gayung bersambut," imbuhnya.

Kontribusi BUMD bisa berupa kegiatan turunan industri batu bara dan migas, seperti jasa bongkar muat, penyediaan sarana dan prasarana, serta layanan logistik. Firnadi menekankan, peluang ini terbuka luas asalkan BUMD memenuhi standar teknis dan kesepakatan dengan perusahaan pemegang konsesi.

"Kami harapkan pekerjaan-pekerjaan turunan dari industri ini bisa dimaksimalkan oleh BUMD kita. Tentunya dengan skema dan standar yang dibicarakan bersama, agar kontribusi terhadap PAD semakin signifikan," jelasnya.

Firnadi Ikhsan optimistis bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah provinsi, BUMD, dan pelaku usaha akan membawa perubahan signifikan pada pengelolaan kekayaan alam Kaltim. Ia menilai langkah ini bagian dari reformasi fiskal daerah yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan.

"Sinergi ini bisa menjadi kunci agar Kaltim mampu mengelola kekayaan alamnya secara lebih adil dan berkelanjutan.Kita ingin daerah ini tidak hanya menjadi lumbung SDA nasional, tapi juga kuat secara ekonomi lokal," pungkas Firnadi. (Adv)

(Sf/Rs)