
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai keputusan MUI Nomor 131 Tahun 2026 itu sebagai langkah tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda dari bahaya kecanduan nikotin.
“Saya selaku pribadi mengapresiasi keputusan teman-teman MUI. Bagaimanapun, MUI merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Menurut Salehuddin, vape kini semakin digemari anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Beragam pilihan rasa dan variasi produk membuat rokok elektrik itu kian diminati.
“Kalau bicara konteks yang menjadi dasar MUI mengharamkan, itu lebih pada upaya melindungi generasi kita dari kecanduan nikotin,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kandungan nikotin dalam vape tidak bisa dianggap sepele. Kadar nikotin pada sejumlah produk vape bisa cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.
Karena itu, ia sependapat dengan MUI yang menjadikan perlindungan kesehatan generasi muda sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan fatwa tersebut.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 sendiri menetapkan penggunaan, penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)
Samarinda - Fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai keputusan MUI Nomor 131 Tahun 2026 itu sebagai langkah tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda dari bahaya kecanduan nikotin.
“Saya selaku pribadi mengapresiasi keputusan teman-teman MUI. Bagaimanapun, MUI merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).
Menurut Salehuddin, vape kini semakin digemari anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Beragam pilihan rasa dan variasi produk membuat rokok elektrik itu kian diminati.
“Kalau bicara konteks yang menjadi dasar MUI mengharamkan, itu lebih pada upaya melindungi generasi kita dari kecanduan nikotin,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kandungan nikotin dalam vape tidak bisa dianggap sepele. Kadar nikotin pada sejumlah produk vape bisa cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.
Karena itu, ia sependapat dengan MUI yang menjadikan perlindungan kesehatan generasi muda sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan fatwa tersebut.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 sendiri menetapkan penggunaan, penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. (Adv)
(Sf/Rs)