Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kaltim Dorong Pendanaan Pembangunan Bendungan Gerak Sungai Talake Diambil Pemprov Kaltim
Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. (istimewa).
Samarinda - Pembangunan bendungan gerak Sungai Talake yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), urung rampung.
Padahal, proyek itu sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat pentingnya infrastruktur ini untuk menyokong peningkatan produktivitas petani, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Bagus Susetyo, mengusulkan agar proyek ini didanai oleh Pemprov Kaltim melalui APBD.
"Kami mengusulkan agar bendung gerak Sungai Talake bisa dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan demikian, luas bendungan yang mencapai 74,307 hektare bisa diperluas, sehingga bisa menciptakan lahan sawah baru bagi petani di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sekitar 4.000 hektare," ungkap Bagus.
Menurutnya, bendung gerak Sungai Talake sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan di daerah tersebut.
"Selama ini, petani di Kecamatan Babulu mengandalkan sistem tadah hujan untuk mengairi sawah mereka. Dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, pengairan sawah bisa lebih terjamin dan hasil panen bisa meningkat," kata Bagus.
Bagus Susetyo menambahkan bahwa bendung gerak Sungai Talake tidak hanya bermanfaat untuk irigasi, tetapi juga untuk mengatasi banjir, mengendalikan sedimentasi, meningkatkan kualitas air sungai, dan membangkitkan listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1,5 megawatt.
Bagus Susetyo berharap pemerintah pusat dapat mendukung pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kepentingan untuk masyarakat Kaltim, khususnya petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya.
"Kami tidak ingin bendung gerak Sungai Talake hanya menjadi wacana tanpa realisasi," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalihkan anggaran pembangunan fisik bendung gerak Sungai Talake untuk pembangunan pengambil air di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memenuhi kebutuhan air bersih Ibu Kota Negara Indonesia baru bernama Nusantara. (Adv/SF/RS/dprdKaltim)
Cari disini...
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
DPRD Kaltim Dorong Pendanaan Pembangunan Bendungan Gerak Sungai Talake Diambil Pemprov Kaltim
Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo. (istimewa).
Samarinda - Pembangunan bendungan gerak Sungai Talake yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), urung rampung.
Padahal, proyek itu sempat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat pentingnya infrastruktur ini untuk menyokong peningkatan produktivitas petani, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Bagus Susetyo, mengusulkan agar proyek ini didanai oleh Pemprov Kaltim melalui APBD.
"Kami mengusulkan agar bendung gerak Sungai Talake bisa dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan demikian, luas bendungan yang mencapai 74,307 hektare bisa diperluas, sehingga bisa menciptakan lahan sawah baru bagi petani di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sekitar 4.000 hektare," ungkap Bagus.
Menurutnya, bendung gerak Sungai Talake sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan di daerah tersebut.
"Selama ini, petani di Kecamatan Babulu mengandalkan sistem tadah hujan untuk mengairi sawah mereka. Dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, pengairan sawah bisa lebih terjamin dan hasil panen bisa meningkat," kata Bagus.
Bagus Susetyo menambahkan bahwa bendung gerak Sungai Talake tidak hanya bermanfaat untuk irigasi, tetapi juga untuk mengatasi banjir, mengendalikan sedimentasi, meningkatkan kualitas air sungai, dan membangkitkan listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1,5 megawatt.
Bagus Susetyo berharap pemerintah pusat dapat mendukung pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kepentingan untuk masyarakat Kaltim, khususnya petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya.
"Kami tidak ingin bendung gerak Sungai Talake hanya menjadi wacana tanpa realisasi," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalihkan anggaran pembangunan fisik bendung gerak Sungai Talake untuk pembangunan pengambil air di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memenuhi kebutuhan air bersih Ibu Kota Negara Indonesia baru bernama Nusantara. (Adv/SF/RS/dprdKaltim)