
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Pimpinan DPRD Kaltim bersama perwakilan Pemprov Kaltim berfoto bersama usai penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
Samarinda - DPRD Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-36, Kamis (19/11/2026), dengan proyeksi belanja daerah mencapai Rp13,74 triliun dan target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun.
Kesepakatan itu ditandatangani dalam Rapat Paripurna ke-36 di Gedung Utama DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.
Berdasarkan rincian kesepakatan, target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun bersumber dari tiga komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp9,44 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp181,36 miliar.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan tahap penyusunan rancangan APBD tahun mendatang.
Dalam memimpin rapat, Hasanuddin Mas'ud menjelaskan pelaksanaan agenda paripurna tersebut baru dapat dilakukan pada kesempatan hari ini setelah mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk adanya kesepakatan sehingga rapat dapat terlaksana.
"Sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Dan yang mungkin menjadi pertimbangan juga adalah sudah ada kesepakatan bahwa memang bisa dilaksanakan di siang hari ini," ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan, proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 sebelumnya diawali dengan penyampaian rancangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DPRD Kaltim.
Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas secara bersama-sama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
"Seluruh tahapan pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur," jelasnya.
Dalam tata tertib tersebut, mekanisme pembahasan anggaran daerah diatur pada Pasal 41 yang menjadi salah satu dasar dalam proses pembahasan KUA dan PPAS.
Atas terselenggaranya pembahasan tersebut, Hasanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat hingga tercapainya kesepakatan bersama.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS tersebut, tahapan pembahasan APBD Kaltim 2027 selanjutnya dapat berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Pimpinan DPRD Kaltim bersama perwakilan Pemprov Kaltim berfoto bersama usai penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
Samarinda - DPRD Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-36, Kamis (19/11/2026), dengan proyeksi belanja daerah mencapai Rp13,74 triliun dan target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun.
Kesepakatan itu ditandatangani dalam Rapat Paripurna ke-36 di Gedung Utama DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.
Berdasarkan rincian kesepakatan, target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun bersumber dari tiga komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp9,44 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp181,36 miliar.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan tahap penyusunan rancangan APBD tahun mendatang.
Dalam memimpin rapat, Hasanuddin Mas'ud menjelaskan pelaksanaan agenda paripurna tersebut baru dapat dilakukan pada kesempatan hari ini setelah mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk adanya kesepakatan sehingga rapat dapat terlaksana.
"Sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Dan yang mungkin menjadi pertimbangan juga adalah sudah ada kesepakatan bahwa memang bisa dilaksanakan di siang hari ini," ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan, proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 sebelumnya diawali dengan penyampaian rancangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DPRD Kaltim.
Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas secara bersama-sama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.
"Seluruh tahapan pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur," jelasnya.
Dalam tata tertib tersebut, mekanisme pembahasan anggaran daerah diatur pada Pasal 41 yang menjadi salah satu dasar dalam proses pembahasan KUA dan PPAS.
Atas terselenggaranya pembahasan tersebut, Hasanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat hingga tercapainya kesepakatan bersama.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS tersebut, tahapan pembahasan APBD Kaltim 2027 selanjutnya dapat berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. (Adv)
(Sf/Rs)