Samarinda - Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya pedagang Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran ilegal yang dinilai menjadi penyebab kelangkaan dan ketidakteraturan distribusi BBM. Fuad menegaskan bahwa pemerintah harus melibatkan aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik ini demi memastikan distribusi BBM, khususnya subsidi, tepat sasaran.  

“Sebenarnya sudah ada regulasi untuk mencegah penjualan BBM tanpa izin. Sayangnya, masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” ujar Fuad. 

Ia juga mengungkapkan adanya praktik kolusi antara pembeli dan operator SPBU yang memperburuk kondisi distribusi BBM, sehingga menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan.  

Fuad menyoroti bahwa pedagang BBM eceran tidak hanya melanggar aturan distribusi, tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan masyarakat. Penyimpanan BBM yang tidak memenuhi standar keamanan meningkatkan risiko kebakaran yang berpotensi membahayakan warga sekitar.  

“Kondisi ini harus ditindak tegas. Jika terus dibiarkan, tidak hanya distribusi BBM yang kacau, tetapi juga keselamatan masyarakat akan terancam,” tegasnya.  

Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperketat pengawasan, dan menindak tegas pedagang BBM eceran yang melanggar aturan. 
“Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menghentikan praktik ilegal ini dan memastikan distribusi BBM kembali normal,” pungkas Fuad. (Adv)

(Sf/Rs)