Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Darlis Pattalongi Pertanyakan Tertundanya Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 08:32 WITA

    Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota Badan Anggaran DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mempertanyakan tertundanya penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027 yang baru terealisasi pada Kamis (19/11/2026).

    Padahal, kata Darlis, jadwal awal yang sudah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jauh lebih cepat, yakni pada 4 Agustus 2026. Kesepakatan itu lahir dari rapat Banggar dan TAPD pada 27 Juli 2026.

    Selisih waktu lebih dari tiga bulan itu, menurutnya, memangkas habis waktu yang seharusnya dipakai untuk menguliti satu per satu program dalam APBD.

    "Kenapa sampai tertunda seperti ini? Sementara batas pengesahan APBD tinggal menghitung hari, 30 November," ucap Darlis usai Paripurna ke-36 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda.

    Ia menguraikan, pasca KUA-PPAS masih ada pekerjaan berlapis yang menunggu. Nota keuangan harus disampaikan, lalu direspons lewat pandangan umum fraksi, dijawab pemerintah, dan kembali dibahas bersama Banggar-TAPD.

    Di tengah tahapan yang menumpuk itu, anggota dewan juga masih harus menunaikan reses sampai 26 November 2026. Agenda turun ke daerah pemilihan tersebut tidak mungkin ditinggalkan begitu saja karena sudah menjadi jadwal resmi.

    Kombinasi jadwal yang bertabrakan inilah yang membuat Darlis pesimistis pembahasan bisa berjalan ideal.

    Ia menilai, ketika waktu sudah mepet, risiko terbesarnya adalah ada kegiatan yang lolos tanpa benar-benar dipahami substansinya oleh anggota dewan.

    "Kalau nanti ada kegiatan APBD yang tidak diketahui anggota DPRD, jangan kaget. Itu bahaya," katanya.

    Darlis pun meminta agar proses penganggaran ke depan lebih transparan dan tidak lagi dikejar tenggat. Setiap anggota dewan, tegasnya, perlu ruang yang memadai untuk mempelajari program sebelum disahkan menjadi APBD.

    Keterlambatan kali ini, harapnya, cukup menjadi pelajaran agar tahun depan tidak terulang. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Darlis Pattalongi Pertanyakan Tertundanya Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Rusdianto
    20 November 2026 pukul 08:32 WITA

    Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota Badan Anggaran DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, mempertanyakan tertundanya penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027 yang baru terealisasi pada Kamis (19/11/2026).

    Padahal, kata Darlis, jadwal awal yang sudah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jauh lebih cepat, yakni pada 4 Agustus 2026. Kesepakatan itu lahir dari rapat Banggar dan TAPD pada 27 Juli 2026.

    Selisih waktu lebih dari tiga bulan itu, menurutnya, memangkas habis waktu yang seharusnya dipakai untuk menguliti satu per satu program dalam APBD.

    "Kenapa sampai tertunda seperti ini? Sementara batas pengesahan APBD tinggal menghitung hari, 30 November," ucap Darlis usai Paripurna ke-36 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda.

    Ia menguraikan, pasca KUA-PPAS masih ada pekerjaan berlapis yang menunggu. Nota keuangan harus disampaikan, lalu direspons lewat pandangan umum fraksi, dijawab pemerintah, dan kembali dibahas bersama Banggar-TAPD.

    Di tengah tahapan yang menumpuk itu, anggota dewan juga masih harus menunaikan reses sampai 26 November 2026. Agenda turun ke daerah pemilihan tersebut tidak mungkin ditinggalkan begitu saja karena sudah menjadi jadwal resmi.

    Kombinasi jadwal yang bertabrakan inilah yang membuat Darlis pesimistis pembahasan bisa berjalan ideal.

    Ia menilai, ketika waktu sudah mepet, risiko terbesarnya adalah ada kegiatan yang lolos tanpa benar-benar dipahami substansinya oleh anggota dewan.

    "Kalau nanti ada kegiatan APBD yang tidak diketahui anggota DPRD, jangan kaget. Itu bahaya," katanya.

    Darlis pun meminta agar proses penganggaran ke depan lebih transparan dan tidak lagi dikejar tenggat. Setiap anggota dewan, tegasnya, perlu ruang yang memadai untuk mempelajari program sebelum disahkan menjadi APBD.

    Keterlambatan kali ini, harapnya, cukup menjadi pelajaran agar tahun depan tidak terulang. (Adv)

    (Sf/Rs)