Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Dana Daerah Tertahan, DPRD Kaltim Desak Penyaluran Opsen dan Bagi Hasil Dipotong Otomatis

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 20:06 WITA

    Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, saat diwawancarai terkait mekanisme penyaluran opsen dan bagi hasil pajak kepada daerah. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Polemik berkurangnya penerimaan Kota Samarinda hingga Rp209 miliar membuka kembali persoalan lama soal lambatnya aliran dana dari pusat dan provinsi ke daerah. DPRD Kaltim menilai sistemnya yang harus dibenahi, bukan sekadar angkanya yang diperdebatkan.

    Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyoroti mekanisme penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, dana itu dipotong langsung dari wajib pajak dan seharusnya segera masuk ke kas daerah yang berhak.

    "Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung," kata Sigit.

    Menurutnya, dengan sistem pemotongan berbasis persentase yang sudah berjalan, tidak ada lagi alasan teknis untuk menunda penyaluran. Setiap daerah sudah jelas porsinya, sehingga dana tersebut semestinya tidak perlu lagi mengendap di rekening perantara.

    Sigit menegaskan, ketidakjelasan aliran dana inilah yang membuat pemerintah daerah kesulitan merencanakan belanja. Apalagi, banyak kegiatan yang sudah berjalan dan harus dibayar tepat waktu.

    Kondisi itu pula yang mendorongnya mengusulkan perubahan pola penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia meminta skema yang sama seperti opsen diterapkan untuk DBH, yakni dipotong langsung di sumbernya sebelum masuk ke kas pusat.

    "Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian," ujarnya.

    Usulan tersebut, kata Sigit, sudah ia sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya sederhana, memberi kepastian bagi daerah dan menutup celah keterlambatan yang selama ini berulang.

    "Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas," tuturnya.

    Desakan itu muncul di tengah keberatan Pemkot Samarinda atas penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Penyesuaian tersebut diperkirakan memangkas penerimaan Samarinda sekitar Rp209 miliar, dengan rincian lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

    Pemkot Samarinda khawatir pemangkasan itu mengganggu pembayaran sejumlah kegiatan yang telah berjalan. Di sisi lain, Pemprov Kaltim beralasan penyesuaian dilakukan karena proyeksi pendapatan daerah turun lebih dari Rp1 triliun.

    Meski begitu, Sigit mengakui hingga kini belum ada penjelasan tuntas soal di mana dan mengapa dana bagi hasil itu tertahan.

    "Daerah berhak tahu, uangnya ada di mana dan kapan bisa dipakai. Jangan sampai daerah yang sudah bekerja, tapi dananya belum jelas," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Dana Daerah Tertahan, DPRD Kaltim Desak Penyaluran Opsen dan Bagi Hasil Dipotong Otomatis

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 20:06 WITA

    Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, saat diwawancarai terkait mekanisme penyaluran opsen dan bagi hasil pajak kepada daerah. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Polemik berkurangnya penerimaan Kota Samarinda hingga Rp209 miliar membuka kembali persoalan lama soal lambatnya aliran dana dari pusat dan provinsi ke daerah. DPRD Kaltim menilai sistemnya yang harus dibenahi, bukan sekadar angkanya yang diperdebatkan.

    Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyoroti mekanisme penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, dana itu dipotong langsung dari wajib pajak dan seharusnya segera masuk ke kas daerah yang berhak.

    "Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung," kata Sigit.

    Menurutnya, dengan sistem pemotongan berbasis persentase yang sudah berjalan, tidak ada lagi alasan teknis untuk menunda penyaluran. Setiap daerah sudah jelas porsinya, sehingga dana tersebut semestinya tidak perlu lagi mengendap di rekening perantara.

    Sigit menegaskan, ketidakjelasan aliran dana inilah yang membuat pemerintah daerah kesulitan merencanakan belanja. Apalagi, banyak kegiatan yang sudah berjalan dan harus dibayar tepat waktu.

    Kondisi itu pula yang mendorongnya mengusulkan perubahan pola penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia meminta skema yang sama seperti opsen diterapkan untuk DBH, yakni dipotong langsung di sumbernya sebelum masuk ke kas pusat.

    "Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian," ujarnya.

    Usulan tersebut, kata Sigit, sudah ia sampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya sederhana, memberi kepastian bagi daerah dan menutup celah keterlambatan yang selama ini berulang.

    "Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas," tuturnya.

    Desakan itu muncul di tengah keberatan Pemkot Samarinda atas penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Penyesuaian tersebut diperkirakan memangkas penerimaan Samarinda sekitar Rp209 miliar, dengan rincian lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.

    Pemkot Samarinda khawatir pemangkasan itu mengganggu pembayaran sejumlah kegiatan yang telah berjalan. Di sisi lain, Pemprov Kaltim beralasan penyesuaian dilakukan karena proyeksi pendapatan daerah turun lebih dari Rp1 triliun.

    Meski begitu, Sigit mengakui hingga kini belum ada penjelasan tuntas soal di mana dan mengapa dana bagi hasil itu tertahan.

    "Daerah berhak tahu, uangnya ada di mana dan kapan bisa dipakai. Jangan sampai daerah yang sudah bekerja, tapi dananya belum jelas," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)