Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif menekan biaya ibadah haji hingga lebih terjangkau. 

Menurutnya inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto ini sebagai wujud nyata kepedulian negara terhadap umat Islam.

"Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden untuk menurunkan biaya haji," tegas Damayanti. 

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini menilai gagasan membangun perkampungan haji di Mekkah sebagai langkah strategis untuk menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam ongkos haji.

Lebih lanjut, Damayanti menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji di Indonesia, terutama kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) di masa mendatang. 

Ia menyoroti berbagai keluhan yang kerap kali dilontarkan masyarakat terkait mahalnya biaya haji yang tidak sebanding dengan kualitas fasilitas dan lamanya masa tunggu.

"Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan masyarakat mengenai pelayanan haji yang tidak memuaskan, padahal biaya yang dikeluarkan sangat besar dan waktu tunggu keberangkatan pun sangat panjang. Ini adalah catatan serius yang memerlukan solusi struktural yang komprehensif," tuturnya.

Mengacu pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang mencapai Rp89,41 juta, dengan Biaya Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar Rp55,43 juta, Damayanti membandingkannya dengan biaya haji di Malaysia.

Jemaah haji Malaysia dari kelompok berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, dan kelompok menengah (M40) sekitar Rp53 juta, berkat adanya skema subsidi yang diterapkan oleh pemerintah setempat.

"Perbandingan biaya ini jelas menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih memerlukan pembenahan yang signifikan. Sistem antrean yang panjang dan fasilitas yang seringkali tidak sesuai ekspektasi adalah dua contoh dari sekian banyak keluhan jemaah," tandas Damayanti.

Ia juga menyoroti kekecewaan jemaah yang telah menabung bertahun-tahun namun pada akhirnya mendapati fasilitas yang jauh dari harapan. "Ini sangat disayangkan. Pembentukan BP Haji diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam hal ini," imbuhnya.

L

Damayanti mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana haji serta peningkatan kualitas layanan. Ia berharap BP Haji ke depan mampu merancang sistem pelayanan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kenyamanan serta kepuasan para jemaah.

"Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai momen sakral ini ternoda oleh masalah teknis dan manajerial yang seharusnya bisa diantisipasi," tutupnya. (Adv)

(Sf/Rs)