Seputar Fakta
    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Aset Pemprov Kaltim Terbengkalai, DPRD Desak BPKAD Bertindak Tegas

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    21 November 2026 pukul 21:49 WITA

    Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, saat diwawancarai usai rapat di Kantor DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terbengkalai dan dibiarkan rusak tanpa perawatan. Kondisi itu kini menjadi sorotan tajam DPRD Kaltim.

    Ketua Komisi II DPRD Kaltim, H Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pengelolaan aset daerah tidak boleh lagi sekadar urusan administrasi di atas kertas.

    Menurutnya, temuan di lapangan membuktikan banyak aset Pemprov Kaltim tidak terkontrol. Bahkan, ada gedung kantor pemerintah yang sudah terbengkalai dan dibiarkan membusuk.

    “Kami melihat aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim banyak sekali yang tidak terkontrol dengan baik. Ketika kami melakukan peninjauan, ternyata ada infrastruktur yang kondisinya tidak baik-baik saja, bahkan ada kantor yang sudah terbengkalai,” tegas Sabaruddin, Jumat (20/11/2026).

    Sabaruddin menilai, pembiaran ini adalah bentuk kelalaian. Pemeliharaan harus dilakukan secara berkala, bukan menunggu bangunan hancur baru kemudian diperbaiki.

    Semakin lama aset dibiarkan, semakin besar biaya yang harus ditanggung daerah untuk memulihkannya. Persoalan ini semakin mendesak karena kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. 

    Karena itu, pemerintah dituntut lebih cermat mengatur anggaran agar perawatan aset tidak terus tertunda dan justru menjadi beban baru.

    “Pertanyaan kami, kenapa dari tahun-tahun sebelumnya tidak diperhatikan, dibantu dan diperbaiki? Kalau sekarang baru mau diperbaiki, bukan berarti terlambat, tetapi kondisi keuangan saat ini juga sedang tidak baik-baik saja,” katanya.

    Komisi II yang membidangi Keuangan dan Perekonomian juga mendorong BPKAD mencari pola pengelolaan yang lebih efektif dan produktif.

    Salah satu opsi yang dinilai mendesak adalah melibatkan pihak ketiga atau pengelola profesional, agar aset tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi manfaat bagi daerah.

    “Kami selalu mengimbau BPKAD agar aset-aset pemerintah dicarikan pengelolanya atau pihak ketiga supaya bisa terjaga,” tegasnya.

    Sabaruddin juga mengingatkan ancaman yang lebih serius. Aset yang dibiarkan tanpa pengawasan rawan diklaim oknum maupun pihak lain hingga memicu sengketa kepemilikan.

    Kondisi fisik yang rusak dan pengamanan yang lemah akan menyulitkan pemerintah saat mempertahankan haknya di jalur hukum.

    Karena itu, Komisi II DPRD Kaltim mendesak BPKAD memperkuat pengawasan secara menyeluruh dan segera menertibkan seluruh aset Pemprov Kaltim sebelum semakin banyak yang hilang dan rusak. (Adv) 

    (Sf/Lo)

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    DPRD Provinsi Kalimantan Timur

    Aset Pemprov Kaltim Terbengkalai, DPRD Desak BPKAD Bertindak Tegas

    Penulis:Arman Maulana|Redaktur:Lodya A
    21 November 2026 pukul 21:49 WITA

    Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, saat diwawancarai usai rapat di Kantor DPRD Kaltim. (Foto: Arman/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terbengkalai dan dibiarkan rusak tanpa perawatan. Kondisi itu kini menjadi sorotan tajam DPRD Kaltim.

    Ketua Komisi II DPRD Kaltim, H Sabaruddin Panrecalle, menegaskan pengelolaan aset daerah tidak boleh lagi sekadar urusan administrasi di atas kertas.

    Menurutnya, temuan di lapangan membuktikan banyak aset Pemprov Kaltim tidak terkontrol. Bahkan, ada gedung kantor pemerintah yang sudah terbengkalai dan dibiarkan membusuk.

    “Kami melihat aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim banyak sekali yang tidak terkontrol dengan baik. Ketika kami melakukan peninjauan, ternyata ada infrastruktur yang kondisinya tidak baik-baik saja, bahkan ada kantor yang sudah terbengkalai,” tegas Sabaruddin, Jumat (20/11/2026).

    Sabaruddin menilai, pembiaran ini adalah bentuk kelalaian. Pemeliharaan harus dilakukan secara berkala, bukan menunggu bangunan hancur baru kemudian diperbaiki.

    Semakin lama aset dibiarkan, semakin besar biaya yang harus ditanggung daerah untuk memulihkannya. Persoalan ini semakin mendesak karena kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. 

    Karena itu, pemerintah dituntut lebih cermat mengatur anggaran agar perawatan aset tidak terus tertunda dan justru menjadi beban baru.

    “Pertanyaan kami, kenapa dari tahun-tahun sebelumnya tidak diperhatikan, dibantu dan diperbaiki? Kalau sekarang baru mau diperbaiki, bukan berarti terlambat, tetapi kondisi keuangan saat ini juga sedang tidak baik-baik saja,” katanya.

    Komisi II yang membidangi Keuangan dan Perekonomian juga mendorong BPKAD mencari pola pengelolaan yang lebih efektif dan produktif.

    Salah satu opsi yang dinilai mendesak adalah melibatkan pihak ketiga atau pengelola profesional, agar aset tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi manfaat bagi daerah.

    “Kami selalu mengimbau BPKAD agar aset-aset pemerintah dicarikan pengelolanya atau pihak ketiga supaya bisa terjaga,” tegasnya.

    Sabaruddin juga mengingatkan ancaman yang lebih serius. Aset yang dibiarkan tanpa pengawasan rawan diklaim oknum maupun pihak lain hingga memicu sengketa kepemilikan.

    Kondisi fisik yang rusak dan pengamanan yang lemah akan menyulitkan pemerintah saat mempertahankan haknya di jalur hukum.

    Karena itu, Komisi II DPRD Kaltim mendesak BPKAD memperkuat pengawasan secara menyeluruh dan segera menertibkan seluruh aset Pemprov Kaltim sebelum semakin banyak yang hilang dan rusak. (Adv) 

    (Sf/Lo)