Samarinda - Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan oleh sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) usai mendengar keluhan seorang pengemudi ojek online (ojol) berstatus janda yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kerusakan motornya. 

Kerusakan tersebut diduga kuat disebabkan oleh penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai kualitas yang diberikan Pertamina Patra Niaga.

Kisah pilu ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kaltim, Pertamina Patra Niaga, dan Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos), Ivan Jaya. 

Dalam forum tersebut, Ivan menyampaikan bahwa salah satu anggotanya, seorang ibu tunggal dengan satu anak, kini tak dapat mencari nafkah seperti biasa lantaran motornya yang menjadi tumpuan hidupnya mengalami masalah serius.

Mendengar langsung keluhan tersebut, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengaku kecewa dengan respons awal Pertamina Patra Niaga. 

Ia menyayangkan kurangnya empati dari pihak perusahaan plat merah itu terhadap kesulitan yang dialami warga akibat produk yang mereka pasarkan.

"Kami kecewa saja dengan apa yang disampaikan oleh Pertamina Patra Niaga. Di depan mata ada keluhan masyarakat akibat Pertamax atau Pertalite yang diciptakan Pertamina hingga mengalami kerusakan, tapi tidak ada empatinya muncul," ujar Husni dengan nada prihatin.

Husni menegaskan bahwa dirinya bersama anggota Komisi II DPRD Kaltim lainnya tergerak untuk membantu meringankan beban ibu tersebut. Bentuk bantuan yang akan diberikan meliputi biaya perbaikan motor hingga kebutuhan hidup sehari-hari. 

Langkah ini diharapkan dapat menggugah rasa empati Pertamina agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak produknya bagi masyarakat.

"Sehingga kami dari DPRD Kaltim siap untuk membiayai ibu itu, memperbaiki motor dan segala macam ini, menggugah rasa empati dari Pertamina. Kok dia menyebabkan ini tapi tidak ada rasa empatinya sama sekali. Setelah kami tegur, baru kemudian hari ini akan berpikir untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Husni memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini bersama rekan-rekan di Komisi II. Mereka berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat permasalahan kualitas BBM. (Adv)

(Sf/Rs)