Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang membentuk tim evaluasi terhadap RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS). 

Di mana tim itu dibuat setelah adanya beberapa permasalah yang belakangan ini. Mulai dari rasuah yang melibatkan pegawai, dan polemik meninggalnya bayi

Fuad berpendapat bahwa isu ini mencerminkan kurangnya pengawasan terhadap operasional di rumah sakit di bawah naungan pemerintah tersebut.  

Ia mengaku telah beberapa kali menerima keluhan terkait dugaan pelanggaran prosedur yang terjadi di RSUD AWS.

"Saya sering mendengar laporan dari masyarakat, khususnya di ruang jenazah, ada perilaku yang kurang baik. Misalnya, ada tarif yang ditentukan tidak sesuai ketentuan. Pengambilan jenazah memerlukan biaya tambahan, dan ini jelas memberatkan masyarakat," ujar Fuad. 

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya mencoreng pelayanan kesehatan di Kaltim, tetapi juga memperburuk citra pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang adil.  

"Dengan kondisi seperti ini, kita melihat ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah," tambahnya.  

Oleh karena itu, Politisi Partai Gerindra ini sangat mendukung upaya pemerintah dengan membentuk tim evaluasi untuk mengatasi persoalan ini. 

"Di periode ini, DPRD Insya Allah akan ikut serta dalam pengawasan terhadap kegiatan mereka. Masalah-masalah seperti antrean BPJS dan kebijakan ruang jenazah harus menjadi prioritas perbaikan," tegas Fuad.  

Ia berharap evaluasi yang dilakukan nanti tidak hanya menyelesaikan masalah secara administratif, tetapi juga memperbaiki sistem pengawasan rumah sakit agar kasus serupa tidak terulang. 

“Apapun hasil evaluasi nantinya, tentu harus menjadi acuan untuk peningkatan pelayanan. Hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)