Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya'diah, mengingatkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mengubah pola pikir jangka pendek yang hanya berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam. 

Ia mendesak agar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) benar-benar diarahkan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)lokal sebagai fondasi ekonomi pascatambang.

Sya'diah mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya dukungan nyata yang diterima pelaku UMKM dari perusahaan di sekitar wilayah operasional mereka. Padahal, menurutnya, UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh dalam menghadapi krisis, termasuk saat pandemi Covid-19 lalu.

"Sudah saatnya perusahaan mulai berpikir jangka panjang. Jangan hanya fokus mengambil sumber daya, tapi juga meninggalkan warisan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Syarifatul saat ditemui di DPRD Kaltim.

Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Kutim ini menyoroti bahwa program CSR selama ini masih sering bersifat seremonial, tanpa memberikan dampak jangka panjang terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. 

Ia menekankan perlunya program CSR menyentuh persoalan mendasar pelaku UMKM, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, hingga pendampingan pemasaran.

Sebagai contoh, ia menyebutkan potensi kuliner lokal seperti amplang batu bara yang menjadi ciri khas Kutai Timur. Produk ini, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional bahkan ekspor jika mendapatkan dukungan dalam aspek pengemasan, branding, dan distribusi.

"Produk lokal kita punya keunikan yang tidak dimiliki daerah lain. Tapi kalau dibiarkan bergerak sendiri tanpa dukungan, sulit untuk berkembang lebih jauh. Di sinilah peran CSR seharusnya hadir," paparnya.

Sya'diah juga menyoroti pentingnya sinergi antara korporasi dan UMKM dalam menghadapi fase pascatambang. Ia meyakini kemitraan strategis ini menjadi kunci untuk memastikan masyarakat tetap memiliki sumber ekonomi setelah aktivitas pertambangan selesai.

"Kalau perusahaan hanya berpikir sampai masa tambangnya habis, lalu setelah itu meninggalkan masyarakat tanpa bekal apa pun, maka kita akan menghadapi masalah besar. CSR harus menjadi instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang," tandasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mendorong evaluasi ketat terhadap setiap program CSR di Kutim, berdasarkan indikator yang jelas dan kebutuhan masyarakat di lapangan. 

"CSR tidak boleh sekadar laporan di atas kertas. Harus terlihat manfaatnya, terukur hasilnya, dan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM serta masyarakat sekitar," pungkas Syarifatul. (Adv)

(Sf/Rs)