SAMARINDA - Realisasi capaian anggaran pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih di bawah 58 persen.

Ini membuat Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik tidak main-main dalam mengevaluasi para OPD karena serapan anggaran rendah dan akan memberikan raport merah.

Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis pun mendukung penuh atas sikap tegas yang dilakukan Pj Gubernur Kaltim itu.

Dirinya menilai evaluasi ini perlu dilakukan untuk memacu kerja OPD Pemprov Kaltim agar dapat bekerja lebih baik lagi. “Saya setuju Pj Gubernur kasih raport merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen,” kata Nanda, sapaan akrabnya.

Untuk itu, Nanda mengingatkan APBD Kaltim 2023 mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp25,32 Triliun. Harusnya, ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi.

“Digenjotlah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” tegasnya.

Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim ini menambahkan, anggaran besar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah bisa melihat bahwa kehadiran APBD itu sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang anggaran besar tapi realisasinya tidak tercapai, kan sayang. Ayolah, dimaksimalkan kerjanya, lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tukasnya.

Perlu juga diketahui selain raport merah, agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat, Pj Gubernur Akmal Malik, berencana akan memberi pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD di Kaltim. (Sf2/Adv)