
DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Arman/Seputarfakta.com
Samarinda - Di balik megahnya pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, ribuan anak terlantar masih berjuang untuk mendapatkan hak paling dasar sebagai warga negara.
Mereka bukan hanya kehilangan pengasuhan orang tua, tapi juga tersandera persoalan administrasi. Tanpa wali yang sah secara hukum, mereka kesulitan mengurus akta kelahiran, kartu identitas, hingga sekadar mendaftar sekolah dan berobat ke fasilitas kesehatan.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan perwalian yang sah secara hukum harus menjadi prioritas dalam perlindungan anak terlantar.
“Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” kata Hasanuddin, Rabu (18/11/2026).
Data menunjukkan, ada 28.361 anak di Kaltim yang belum mendapatkan hak pendidikan secara optimal. Di tengah kondisi itu, pemerintah daerah bersama kejaksaan mulai memproses penetapan perwalian hukum bagi 17 anak terlantar.
Langkah tersebut dinilai sebagai pintu awal untuk membuka akses layanan dasar bagi anak-anak yang selama ini terkendala status pengasuhan.
Bagi Hasanuddin, perlindungan anak bukan sekadar program bantuan sosial. Itu adalah kewajiban negara yang sudah dijamin konstitusi.
“Konstitusi kita khususnya Pasal 34 ayat satu UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kaltim menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberi bantuan. Kepastian status hukum, kelengkapan identitas, serta akses pendidikan dan kesehatan harus berjalan bersamaan.
“DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal,” tuturnya.
Dari sisi anggaran, DPRD mendorong APBD diperkuat untuk program teknis di Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.
Selain anggaran pemerintah, DPRD juga mendorong BUMD dan perbankan ikut terlibat lewat dana CSR. Dukungan itu diharapkan bisa memperluas akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada dalam pengasuhan lembaga sosial.
“Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim juga mengusulkan pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu. Fasilitas ini diharapkan mempercepat pendampingan dan proses penetapan hak asuh melalui pengadilan. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud. (Foto: Arman/Seputarfakta.com
Samarinda - Di balik megahnya pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, ribuan anak terlantar masih berjuang untuk mendapatkan hak paling dasar sebagai warga negara.
Mereka bukan hanya kehilangan pengasuhan orang tua, tapi juga tersandera persoalan administrasi. Tanpa wali yang sah secara hukum, mereka kesulitan mengurus akta kelahiran, kartu identitas, hingga sekadar mendaftar sekolah dan berobat ke fasilitas kesehatan.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan perwalian yang sah secara hukum harus menjadi prioritas dalam perlindungan anak terlantar.
“Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” kata Hasanuddin, Rabu (18/11/2026).
Data menunjukkan, ada 28.361 anak di Kaltim yang belum mendapatkan hak pendidikan secara optimal. Di tengah kondisi itu, pemerintah daerah bersama kejaksaan mulai memproses penetapan perwalian hukum bagi 17 anak terlantar.
Langkah tersebut dinilai sebagai pintu awal untuk membuka akses layanan dasar bagi anak-anak yang selama ini terkendala status pengasuhan.
Bagi Hasanuddin, perlindungan anak bukan sekadar program bantuan sosial. Itu adalah kewajiban negara yang sudah dijamin konstitusi.
“Konstitusi kita khususnya Pasal 34 ayat satu UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kaltim menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberi bantuan. Kepastian status hukum, kelengkapan identitas, serta akses pendidikan dan kesehatan harus berjalan bersamaan.
“DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal,” tuturnya.
Dari sisi anggaran, DPRD mendorong APBD diperkuat untuk program teknis di Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta perangkat daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.
Selain anggaran pemerintah, DPRD juga mendorong BUMD dan perbankan ikut terlibat lewat dana CSR. Dukungan itu diharapkan bisa memperluas akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang berada dalam pengasuhan lembaga sosial.
“Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim juga mengusulkan pembentukan pos pelayanan hukum anak terpadu. Fasilitas ini diharapkan mempercepat pendampingan dan proses penetapan hak asuh melalui pengadilan. (Adv)
(Sf/Rs)