Samarinda – Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih jadi pekerjaan rumah serius. Hingga Oktober 2024, tercatat 57 kasus kematian ibu, 394 kematian neonatal, 464 kematian bayi, dan 699 kematian perinatal. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, angkat bicara dan memberikan apresiasi terhadap langkah Dinas Kesehatan Kaltim yang telah mengoptimalkan program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Namun, menurut Andi Satya, program gratis saja tak cukup.

"Kami di DPRD Kalimantan Timur, khususnya di Komisi IV yang membidangi kesehatan, sangat mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dalam mengoptimalkan PKG dan CKG. Tapi untuk benar-benar menurunkan AKI dan AKB, kita butuh kerja kolektif lintas sektor dan strategi yang lebih terstruktur," ujar Andi Satya.

Untuk mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan, Andi Satya menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan kebijakan, dan dukungan anggaran yang memadai. 

Salah satu langkah konkret yang sedang didorong DPRD Kaltim adalah penguatan fasilitas kesehatan primer, terutama di wilayah pelosok yang memiliki kasus AKI dan AKB cukup tinggi.

"Kami terus mendorong pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil seperti di Kubar (Kutai Barat) dan Mahulu (Mahakam Ulu). Program seperti Puskesmas Plus dan revitalisasi PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) harus diperluas cakupannya," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran agar puskesmas di daerah rawan bisa ditingkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengadaan alat kesehatan yang memadai. 

"Fasilitas yang kurang lengkap dan tenaga kesehatan yang terbatas di puskesmas berisiko tinggi tentu menjadi hambatan serius. Kita perlu intervensi anggaran agar mereka bisa bekerja maksimal," tegasnya.

Selain infrastruktur dan SDM, Andi Satya menyoroti pentingnya sistem monitoring dan rujukan yang efisien berbasis teknologi. Ia berharap data AKI dan AKB bisa diakses secara real-time agar pemerintah dan tenaga medis bisa merespons cepat.

"Kami mendorong penguatan sistem digitalisasi rujukan, terutama bagi ibu hamil dengan risiko tinggi dan bayi dengan berat lahir rendah. Jangan sampai kita menunggu laporan tahunan baru bertindak. Harus responsif dan berbasis data terkini," ujar politisi muda ini.

Di luar aspek teknis, Andi Satya juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat. Kesadaran ibu hamil dan keluarga terhadap kesehatan reproduksi, gizi, serta tanda bahaya kehamilan harus terus ditingkatkan. 

"Kami ingin memastikan bahwa setiap ibu hamil tahu kapan harus ke fasilitas kesehatan, mengenali tanda-tanda komplikasi, dan memiliki akses terhadap gizi yang cukup. Ini tidak bisa hanya diserahkan ke dinas saja, harus ada dukungan dari tokoh masyarakat dan lintas sektor," paparnya.

Dengan semua langkah tersebut, Andi Satya berharap angka kematian ibu dan bayi di Kaltim dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. 

"Semoga AKI dan AKB di Kaltim bisa turun. Ini bukan hanya target statistik, tapi soal menyelamatkan nyawa dan masa depan generasi kita," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)