Samarinda - Sebagai komitmen untuk bekerja secara transparan, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menyatakan akan aktif menggunakan media sosial untuk mengawal perkembangan kasus kerusakan Jembatan Mahakam I. 

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dua insiden tabrakan kapal tongkang yang melibatkan PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) dan PT Energi Samudera Logistik (ESL).

Giaz ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memantau secara langsung proses pertanggungjawaban kedua perusahaan, mulai dari perhitungan kerugian hingga realisasi ganti rugi. 

"Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan, keselamatan nyawa, dan integritas lembaga. Masyarakat berhak tahu dan berhak melihat hasilnya secara transparan," tegas Giaz.

Ia menjelaskan bahwa kerusakan fender jembatan akibat tabrakan pertama diperkirakan mencapai Rp35 miliar, sementara kerusakan akibat tabrakan kedua masih dalam perhitungan karena tingkat kerusakannya yang lebih kompleks, termasuk patahnya satu batang penopang jembatan. 

Meskipun demikian, Giaz memastikan bahwa kedua perusahaan telah menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab penuh.

Langkah DPRD untuk melibatkan media sosial dalam pengawalan kasus ini dipandang sebagai upaya proaktif untuk membangun kembali kepercayaan publik. 

"Selama ini masyarakat sudah apatis, bilang DPRD masuk angin, nggak bisa diandalkan. Tapi kami buktikan sekarang bahwa di masa kami ini, DPRD bisa menunjukkan keberpihakan nyata. Bukan cuma omongan," ujarnya.

Dengan memanfaatkan platform media sosial, diharapkan tumbuh kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses penegakan hukum. 

“Inisiatif ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kaltim tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas dan transparan, yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat,” tukasnya. (Adv)

(Sf/Rs)