Samarinda - Angka kemiskinan ekstrem dan stunting masih jadi hal yang patut untuk disoroti. Terlebih Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024 angka itu berubah menjadi nol, sedangkan untuk stunting berada di bawah 14 persen. 

Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyoroti langkah yang telah diambil oleh pemerintah kota (pemkot) untuk mewujudkan target yang dikatakan kepala negara. 

Deni bilang, langkah yang diambil oleh pemkot sudah cukup terukur dan sistematis, serta komprehensif. Hanya saja menurutnya, pemkot harus lebih optimal lagi dalam memanfaatkan waktu yang tersisa. Apalagi di tahun ini juga menjadi akhir masa kepemimpinan Wali Kota beserta wakil. 

“Semua poin pentingnya itu ada di data. Yang dimasukan dalam data miskin ekstreme itu harus betul-betul yang memang masuk kategori itu. Jangan sampai, yang memang harusnya tidak masuk, jadi masuk,” jelas Deni, Jumat (23/2/2024).

Ia mengimbau agar dapat dilakukan pengecekan data ulang, yang mana memang masuk ke dalam klasifikasi tersebut. Pihaknya ingin, pemkot di sisa waktu yang ada bisa memaksimalkan segala usaha yang telah dibuat.

“Saya dari awal sudah bilang sama Kepala Dinas Sosial bahwa data itu jadi kunci penting. Karena ketika data ini salah semuanya akan salah. Begitu juga ketika data itu valid, maka data itu juga yang menjadi dasar dalam pengentasan,” jelasnya. 

Sehingga menurutnya, upaya-upaya yang telah dilakukan pemkot dapat berlangsung tepat sasaran. Contohnya seperti pemberian dana bantuan sosial atau beasiswa. 

“Saat ini sudah di angka 4.000 sekian, yang kita harapkan itu adalah data valid. Jadi data ini yang paling penting, untuk angka pastinya, dan itu harus betul-betul dicek, apakah dia masuk kategori miskin ekstreme apa tidak,” urainya.

(Adv/Sf/Rs)