Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto: Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kota Samarinda menjadi salah satu dari 65 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) se-Indonesia. Namun program sekolah ini menuai kritik Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.
Disebutkan legislator PDI-Perjuangan ini, SR dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat kalangan bawah. Hal ini menurut dia, tentu berpotensi menimbulkan paradigma dikalangan masyarakat.
"Ini kan kontradiktif, barometer keriteria murid yang dicari itu tidak berkemampuan dari segi finansial," ungkap Anhar saat ditemui Seputarfakta.com, jumat (13/6/2025).
Menurut Anhar, jika suatu daerah ditetapkan menjadi kandidat pembangunan sekolah rakyat, maka menandakan bahwa kota tersebut belum terbebas dari kemiskinan ekstream. Hal ini pun yang kemudian memberikan kesan negatif dan perlu evaluasi mendalam dari pemerintah.
Tak hanya itu, Dirinya pun turut membandingkan proyek SR dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dianggap sangat jomplang.
Yang mana program gubernur menawarkan sekolah gratis bagi siapa pun tanpa adanya perbandingan. Sementara, sekolah rakyat hanya menawarkan masyarakat yang tergolong miskin untuk bersekolah.
"Dari pada seperti itu (membangun sekolah rakyat) anggaran ratusan miliar, lebih baik menjadi beasiswa," tuturnya.
"Program GratisPol ini kan bagus dananya langsung menyentuh yang bersangkutan (peserta didik)," sambung Anhar.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kerawanan terhadap anggaran yang akan digunakan pada proyek pembangunan gedung SR. Dengan gelontoran ratusan miliar untuk pembangunan fisik, sangat riskan terhadap penyelewengan.
"Kalau itu berbicara bangunan, disik dan sebagainya rawan penyimpangan. Berbeda dengan program pemerintah provinsi, jika yang diberikan itu semisal Rp25 juta ya harus segitu yang diterima murid. Hampir tidak ada celah untuk dikorupsi," ujarnya tegas.
Kendari demikian, ditegaskan Anhar, pembangunan SR di Kota Samarinda bukan menjadi landasan suatu kebanggaan sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, hal ini memberikan diksi kurang meratanya pendidikan di Kota Tepian.
"Menurut saya ini bukan kebanggan, dilain pihak kita ingin sekolah berkualitas tanpa ada embel-embel terhadap sekolah," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto: Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Kota Samarinda menjadi salah satu dari 65 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) se-Indonesia. Namun program sekolah ini menuai kritik Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.
Disebutkan legislator PDI-Perjuangan ini, SR dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat kalangan bawah. Hal ini menurut dia, tentu berpotensi menimbulkan paradigma dikalangan masyarakat.
"Ini kan kontradiktif, barometer keriteria murid yang dicari itu tidak berkemampuan dari segi finansial," ungkap Anhar saat ditemui Seputarfakta.com, jumat (13/6/2025).
Menurut Anhar, jika suatu daerah ditetapkan menjadi kandidat pembangunan sekolah rakyat, maka menandakan bahwa kota tersebut belum terbebas dari kemiskinan ekstream. Hal ini pun yang kemudian memberikan kesan negatif dan perlu evaluasi mendalam dari pemerintah.
Tak hanya itu, Dirinya pun turut membandingkan proyek SR dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dianggap sangat jomplang.
Yang mana program gubernur menawarkan sekolah gratis bagi siapa pun tanpa adanya perbandingan. Sementara, sekolah rakyat hanya menawarkan masyarakat yang tergolong miskin untuk bersekolah.
"Dari pada seperti itu (membangun sekolah rakyat) anggaran ratusan miliar, lebih baik menjadi beasiswa," tuturnya.
"Program GratisPol ini kan bagus dananya langsung menyentuh yang bersangkutan (peserta didik)," sambung Anhar.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kerawanan terhadap anggaran yang akan digunakan pada proyek pembangunan gedung SR. Dengan gelontoran ratusan miliar untuk pembangunan fisik, sangat riskan terhadap penyelewengan.
"Kalau itu berbicara bangunan, disik dan sebagainya rawan penyimpangan. Berbeda dengan program pemerintah provinsi, jika yang diberikan itu semisal Rp25 juta ya harus segitu yang diterima murid. Hampir tidak ada celah untuk dikorupsi," ujarnya tegas.
Kendari demikian, ditegaskan Anhar, pembangunan SR di Kota Samarinda bukan menjadi landasan suatu kebanggaan sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, hal ini memberikan diksi kurang meratanya pendidikan di Kota Tepian.
"Menurut saya ini bukan kebanggan, dilain pihak kita ingin sekolah berkualitas tanpa ada embel-embel terhadap sekolah," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)