Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Penanganan masalah sosial di Kota Samarinda terus mengalami kendala, hal ini mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, menilai, kurang optimalnya penyelesaian masalah sosial, ditenggarai keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas) Samarinda.
Novan mengusulkan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa mempertimbangkan untuk menambah porsi anggaran guna mobilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat lebih optimal.
"Masalah sosial tidak berputar pada anak jalanan maupun pengemis saja, melainkan pemberdayaan masyarakat seperti kelompok rentan dan lainnya," ujar Novan, Kamis(10/7/2025).
Lebih jauh, dalam agenda rapat pembahansan capaian kerja Dinsospemmas sepanjang tahun 2025 beberapa waktu lalu, Novan bilang, jika anggaran tersebut tidak memadai untuk menutupi beban kerja OPD yang terus bertambah.
Keterbatasan anggaran, lanjut dia, membuat beberapa fasilitas kesosialan yang disediakan sangat minim. Seperti rumah singgah bagi anak terlantar, penderita ODGJ hingga kini masih banyak mengandalkan yayasan milik swasta.
"Ini lah yang menjadi landasan kenapa harus ditambah anggarannya," tegas Novan.
Komisi IV berharap, pemerintah bisa memberikan perhatian serius terhadap masalah sosial di Samarinda. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Penanganan masalah sosial di Kota Samarinda terus mengalami kendala, hal ini mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, menilai, kurang optimalnya penyelesaian masalah sosial, ditenggarai keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas) Samarinda.
Novan mengusulkan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa mempertimbangkan untuk menambah porsi anggaran guna mobilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat lebih optimal.
"Masalah sosial tidak berputar pada anak jalanan maupun pengemis saja, melainkan pemberdayaan masyarakat seperti kelompok rentan dan lainnya," ujar Novan, Kamis(10/7/2025).
Lebih jauh, dalam agenda rapat pembahansan capaian kerja Dinsospemmas sepanjang tahun 2025 beberapa waktu lalu, Novan bilang, jika anggaran tersebut tidak memadai untuk menutupi beban kerja OPD yang terus bertambah.
Keterbatasan anggaran, lanjut dia, membuat beberapa fasilitas kesosialan yang disediakan sangat minim. Seperti rumah singgah bagi anak terlantar, penderita ODGJ hingga kini masih banyak mengandalkan yayasan milik swasta.
"Ini lah yang menjadi landasan kenapa harus ditambah anggarannya," tegas Novan.
Komisi IV berharap, pemerintah bisa memberikan perhatian serius terhadap masalah sosial di Samarinda. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. (Adv)
(Sf/Rs)