Cari disini...
DPRD Kota Samarinda
Saran Angkasa Jaya Agar Revitalisasi Pasar Pagi Berjalan Mulus
Spanduk penolakan yang dipasang para pemilik SHM di ruko Pasar Pagi. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Perjalanan revitalisasi Pasar Pagi nyatanya tak semulus yang dibayangkan. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani beri saran agar Pemerintah Kota (Pemkot) dengan warga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) berdiskusi untuk mencari jalan tengah yang baik bagi keduanya.
“Masyarakat itu bagian daripada pembangunan, DPRD itu bagian dari pemkot, harusnya kita duduk bareng, kita putuskan konsep ini sama-sama bagaimana baiknya, saya kira itu solusi yang paling baik,” jelas Angkasa, Selasa (6/2/2024).
Dengan ada di dalam ruang dan waktu yang sama, antara kedua belah pihak bisa saling terbuka menyampaikan maksud dan keinginannya masing-masing. Menurut Angkasa, cara ini juga bisa meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.
“Jadi tidak sepihak-sepihak, atau sepotong-sepotong, karena agak susah kalau kita sepotong-sepotong seperti itu, mudah sekali dimasuki oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau tidak ada kecocokan, kan bisa langsung kasih masukan,” terangnya.
Angkasa ingin, pemkot dan warga pemilik SHM bisa saling terbuka, membicarakan soal konsep, waktu, dan pembiayaan. Bukan tidak mungkin para warga akan menerima, apalagi mereka juga dilibatkan dalam pembangunan itu. Sebab saat turun ke lapangan, Angkasa juga melihat semangat perubahan dari warga untuk Samarinda yang lebih baik.
“Tapi kan mereka juga bukan orang yang harus dikorbankan, atau dirugikan. Jadi bagaimana baiknya itu, cari win-win solution untuk sama-sama diuntungkan dan sama-sama disenangkan,” tuturnya.
Menurutnya, ini terjadi karena adanya kebijakan yang berlaku dari satu pihak. Kemudian dari kebijakan itu ada pihak lain yang dikorbankan. Angkasa menegaskan, jika ingin ada penyelesaian konsepnya adalah kebersamaan.
“Pertimbangan karena waktu yang tersisa ini kita duduk bareng, kita sesuaikan saja bagaiamana tentang ini. Artinya konsep itu bisa saja berubah, bukan harga mati. Karena Samarinda ini jadi milik kita bersama bukan milik sekelompok orang atau elit-elit tertentu,” tegasnya. (Adv/Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Kota Samarinda
Saran Angkasa Jaya Agar Revitalisasi Pasar Pagi Berjalan Mulus
Spanduk penolakan yang dipasang para pemilik SHM di ruko Pasar Pagi. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Perjalanan revitalisasi Pasar Pagi nyatanya tak semulus yang dibayangkan. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani beri saran agar Pemerintah Kota (Pemkot) dengan warga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) berdiskusi untuk mencari jalan tengah yang baik bagi keduanya.
“Masyarakat itu bagian daripada pembangunan, DPRD itu bagian dari pemkot, harusnya kita duduk bareng, kita putuskan konsep ini sama-sama bagaimana baiknya, saya kira itu solusi yang paling baik,” jelas Angkasa, Selasa (6/2/2024).
Dengan ada di dalam ruang dan waktu yang sama, antara kedua belah pihak bisa saling terbuka menyampaikan maksud dan keinginannya masing-masing. Menurut Angkasa, cara ini juga bisa meminimalisir terjadinya kesalahpahaman.
“Jadi tidak sepihak-sepihak, atau sepotong-sepotong, karena agak susah kalau kita sepotong-sepotong seperti itu, mudah sekali dimasuki oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau tidak ada kecocokan, kan bisa langsung kasih masukan,” terangnya.
Angkasa ingin, pemkot dan warga pemilik SHM bisa saling terbuka, membicarakan soal konsep, waktu, dan pembiayaan. Bukan tidak mungkin para warga akan menerima, apalagi mereka juga dilibatkan dalam pembangunan itu. Sebab saat turun ke lapangan, Angkasa juga melihat semangat perubahan dari warga untuk Samarinda yang lebih baik.
“Tapi kan mereka juga bukan orang yang harus dikorbankan, atau dirugikan. Jadi bagaimana baiknya itu, cari win-win solution untuk sama-sama diuntungkan dan sama-sama disenangkan,” tuturnya.
Menurutnya, ini terjadi karena adanya kebijakan yang berlaku dari satu pihak. Kemudian dari kebijakan itu ada pihak lain yang dikorbankan. Angkasa menegaskan, jika ingin ada penyelesaian konsepnya adalah kebersamaan.
“Pertimbangan karena waktu yang tersisa ini kita duduk bareng, kita sesuaikan saja bagaiamana tentang ini. Artinya konsep itu bisa saja berubah, bukan harga mati. Karena Samarinda ini jadi milik kita bersama bukan milik sekelompok orang atau elit-elit tertentu,” tegasnya. (Adv/Sf/Rs)