Samarinda - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kabupaten/kota se-Indonesia untuk menuntaskan kemiskinan ekstreme hingga akhir 2024 ini. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain bilang, ia ragu kemiskinan ekstreme bisa hilang atau mencapai angka nol. Apalagi untuk direalisasikan pada akhir tahun ini.

“Orang miskin itu ga bisa hilang. Kalo untuk dikurangi, bisa,” kata Sani, Senin (12/2/2024). 

Menurutnya tidak ada jaminan untuk kemiskinan ekstreme bisa sampai angka nol. Sebab, semua itu tergantung juga dengan kebijakan pusat. Sani bilang, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri. Tapi tergantung juga dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan nasional.

Sani bilang, kemiskinan ekstreme ini tidak akan terjadi apabila ada kebijakan yang menguntungkan secara nasional.

“Misal harga bahan bakar diturunkan, apa-apa ga mahal, lapangan kerja dibuka, baru bisa miskin ekstreme turun,” sebut Sani. 

Ia melihat Pemkot Samarinda juga telah berusaha untuk menyejahterakan masyarakatnya dari sisi ekonomi. Meski begitu, Sani paham, untuk menurunkan kemiskinan ekstreme juga bukan hal yang mudah. Perlu sinergi dari berbagai pihak. 

“DPRD ada memang pembahasan dengan Dinas Sosial (Dinsos). Program-program nya saya lihat ya sudah mengarah ke penurunan miskin ekstreme,” jelasnya. 

Sani mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama adalah data, dan yang kedua soal Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Data yang sudah ada harus selalu diperbarui dan disinkronkan antara pusat dengan daerah. Itu perlu dilakukan untuk meminimalisir penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Serta untuk melihat juga tingkat ekonomi masyarakat. 

“Miskin ekstreme itu objeknya siapa, harus diteliti juga. Terus dia kerja atau engga, kalau engga juga harus tau apa yang melatarbelakanginya,” ujarnya.

Kemudian perihal pembangunan SDM. Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan dalam membangun SDM ialah dengan memberikan pelatihan, dan dibukanya lapangan pekerjaan. 

Dengan adanya perbaikan yang dilakukan dalam sektor data dan SDM, diharapkan mampu mendorong turunnya angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya Kota Samarinda.

(Adv/Sf/Rs)