DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Samri Soroti Efisiensi Anggaran, Dinilai Hambat Rencana Pembangunan

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    24 Februari 2025 pukul 13:42 WITA

    Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 

    Menurutnya, efisiensi ini berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan di Kota Samarinda, yang bahkan sebelum pemotongan pun dinilai masih kurang mencukupi.

    "Anggaran saat ini yang tidak dipotong saja sudah tidak cukup, apalagi dengan adanya efisiensi, otomatis terjadi pengurangan. Akhirnya, kita kesulitan dalam perencanaan pembangunan," ujar Samri.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan kebijakan efisiensi tersebut, terutama jika berimbas pada anggaran pembangunan daerah. 

    Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alasan efisiensi anggaran adalah untuk mendukung program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Namun, menurut Samri, program tersebut seharusnya dievaluasi kembali. Apalagi anggaran untuk MBG ini tidak sedikit, mencapai Rp171 triliun.

    "Mereka (masyarakat) tidak perlu makan gratis, tetapi pendidikan gratis. Saya sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan gratis atau program lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung," tegasnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mempertanyakan efektivitas dari program MBG, terutama dengan besaran alokasi perporsi yang berkisar Rp10  hingga Rp15 ribu. 

    Ia meragukan apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara optimal.

    Lebih lanjut, Samri menyatakan kesiapannya mendukung revisi kebijakan MBG jika dialihkan ke sektor lain, seperti pendidikan gratis. 

    Ia juga menyinggung program "Gratis Pol" yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno, yang hingga kini masih belum ada sinyal kejelasan, bagian mana yang akan digratiskan sepenuhnya.

    "Kalau di pendidikan kan banyak kebutuhannya, seperti seragam, buku, dan lainnya. Kalau gubernur sudah menetapkan pendidikan gratis dalam hal administrasi, mungkin anggaran dari pusat bisa dialihkan ke pakaian gratis. Itu juga masih menjadi beban masyarakat," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Samri Soroti Efisiensi Anggaran, Dinilai Hambat Rencana Pembangunan

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    24 Februari 2025 pukul 13:42 WITA

    Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 

    Menurutnya, efisiensi ini berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan di Kota Samarinda, yang bahkan sebelum pemotongan pun dinilai masih kurang mencukupi.

    "Anggaran saat ini yang tidak dipotong saja sudah tidak cukup, apalagi dengan adanya efisiensi, otomatis terjadi pengurangan. Akhirnya, kita kesulitan dalam perencanaan pembangunan," ujar Samri.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan kebijakan efisiensi tersebut, terutama jika berimbas pada anggaran pembangunan daerah. 

    Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alasan efisiensi anggaran adalah untuk mendukung program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Namun, menurut Samri, program tersebut seharusnya dievaluasi kembali. Apalagi anggaran untuk MBG ini tidak sedikit, mencapai Rp171 triliun.

    "Mereka (masyarakat) tidak perlu makan gratis, tetapi pendidikan gratis. Saya sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan gratis atau program lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung," tegasnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mempertanyakan efektivitas dari program MBG, terutama dengan besaran alokasi perporsi yang berkisar Rp10  hingga Rp15 ribu. 

    Ia meragukan apakah jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak secara optimal.

    Lebih lanjut, Samri menyatakan kesiapannya mendukung revisi kebijakan MBG jika dialihkan ke sektor lain, seperti pendidikan gratis. 

    Ia juga menyinggung program "Gratis Pol" yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno, yang hingga kini masih belum ada sinyal kejelasan, bagian mana yang akan digratiskan sepenuhnya.

    "Kalau di pendidikan kan banyak kebutuhannya, seperti seragam, buku, dan lainnya. Kalau gubernur sudah menetapkan pendidikan gratis dalam hal administrasi, mungkin anggaran dari pusat bisa dialihkan ke pakaian gratis. Itu juga masih menjadi beban masyarakat," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)