Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra mengatakan wacana program baru dari Dinas Lingkunga Hidup (DLH) angkut sampah dari rumah bisa memberikan dampak pada ketersediaan lapang kerja.
Samri menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyiapkan sekitar dua ribu tenaga kerja untuk mengambil sampah tersebut, jika dilakukan dengan skema satu orang untuk satu rumah, dan dilakukan pengambilan setiap hari.
“Alternatif lain adalah dengan menyiapkan sekitar seribu orang, di mana satu orang melayani dua rumah tangga, sehingga sampah diambil setiap dua atau tiga hari,” jelas Samri, Jumat (22/3/2024).
Namun, ia juga menyampaikan dengan adanya penambahan jumlah tenaga kerja ini akan berdampak besar pada anggaran.
“Misal mereka kita gaji sebesar RP1 hingga Rp2 juta per bulan bagi setiap petugas, maka diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp3 sampai Rp4 miliar per bulan jika jumlahnya mencapai dua ribu orang, apalagi kalau kita kalikan setahun, sangat besar juga jumlahnya,” tuturnya.
Ia menyadari bahwa ini bukanlah biaya yang sedikit dan dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Samri menyoroti pentingnya keseimbangan antara kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dan upah yang diterima oleh petugas. Jika tidak seimbang, maka perlu dipertimbangkan kembali.
“Jika APBD mencukupi, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan program tersebut demi kenyamanan masyarakat. Namun, jika APBD tidak mencukupi, itu menjadi alasan mengapa program tersebut belum dapat dijalankan,” pungkasnya.
(Adv/Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra mengatakan wacana program baru dari Dinas Lingkunga Hidup (DLH) angkut sampah dari rumah bisa memberikan dampak pada ketersediaan lapang kerja.
Samri menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyiapkan sekitar dua ribu tenaga kerja untuk mengambil sampah tersebut, jika dilakukan dengan skema satu orang untuk satu rumah, dan dilakukan pengambilan setiap hari.
“Alternatif lain adalah dengan menyiapkan sekitar seribu orang, di mana satu orang melayani dua rumah tangga, sehingga sampah diambil setiap dua atau tiga hari,” jelas Samri, Jumat (22/3/2024).
Namun, ia juga menyampaikan dengan adanya penambahan jumlah tenaga kerja ini akan berdampak besar pada anggaran.
“Misal mereka kita gaji sebesar RP1 hingga Rp2 juta per bulan bagi setiap petugas, maka diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp3 sampai Rp4 miliar per bulan jika jumlahnya mencapai dua ribu orang, apalagi kalau kita kalikan setahun, sangat besar juga jumlahnya,” tuturnya.
Ia menyadari bahwa ini bukanlah biaya yang sedikit dan dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Samri menyoroti pentingnya keseimbangan antara kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dan upah yang diterima oleh petugas. Jika tidak seimbang, maka perlu dipertimbangkan kembali.
“Jika APBD mencukupi, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan program tersebut demi kenyamanan masyarakat. Namun, jika APBD tidak mencukupi, itu menjadi alasan mengapa program tersebut belum dapat dijalankan,” pungkasnya.
(Adv/Sf/Rs)