Samarinda - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. 

Menurutnya, kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat harus disikapi dengan bijak agar tidak menghambat program prioritas, terutama dalam penanganan banjir dan kebutuhan dasar seperti pemenuhan pelayanan air bersih belum 100 persen. 

“Sebenarnya kami turut prihatin dengan adanya efisiensi anggaran ini. Seharusnya kita ini bukan diefisienkan, tapi ditambah. Karena anggaran yang ada saja tidak cukup, ini malah dikurangi,” ujar Samri. 

Sebagaimana diketahui, sebanyak Rp 306,7 triliun dana transfer daerah terpangkas dalam susunan APBN 2025 yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini memaksa pemerintah daerah untuk meninjau kembali berbagai program yang telah dirancang sebelumnya.

Samri mengungkapkan bahwa pihaknya belum membahas secara khusus kebijakan ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda. 

Namun, ia menegaskan bahwa dalam waktu dekat Banggar akan membahasnya secara internal sebelum berdiskusi dengan TAPD.

“Rencananya kami memang akan membahas ini juga dengan TAPD, namun sebelumnya akan kami diskusikan terlebih dahulu di internal Banggar,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar pemetaan anggaran yang akan diefisienkan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan banjir yang telah menjadi agenda prioritas Pemkot Samarinda. 

Ia pun turut menyoroti pembangunan di daerah pinggiran seperti Samarinda Seberang, Palaran, dan Loa Janan Ilir. Ia berharap program pengendalian banjir dan pembenahan drainase di daerah tersebut dapat dimaksimalkan.

“Mari kita fokus ke daerah yang belum tersentuh dan mengesampingkan program yang sifatnya mempercantik kota. Itu boleh saja, tapi porsinya dikurangi,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)