Samarinda - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti masalah sistem zonasi yang kerap menjadi persoalan dalam pendidikan di kota Samarinda, lantaran pembangunan sekolah yang belum merata.

Dalam pernyataannya, Sri Puji Astuti menekankan bahwa sistem zonasi dapat menjadi beban bagi anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah negeri, terutama di wilayah yang tidak memiliki bangunan SMP atau SD.

"Kita menginginkan agar sistem zonasi menjadi lebih fleksibel jika memungkinkan. Contohnya, di kelurahan Jawa, dimana belum ada SMP negeri, pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, harus memperhatikan hal ini," jelas Puji belum lama ini.

Perempuan yang tergabung dalam Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya pemetaan yang akurat dalam menentukan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah. 

Menurutnya, setiap wilayah harus mengetahui jumlah penduduk serta jumlah bangunan TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan. Dengan pemetaan yang jelas, diharapkan distribusi pendidikan dapat merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang memicu permasalahan setiap tahunnya.

"Yang kita butuhkan adalah bagaimana pemerintah dapat proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang terpenting adalah agar anak-anak dapat belajar di sekolah negeri, sehingga dapat meringankan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat," tambahnya.

Menurutnya hal tersebut masih jadi tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi di Samarinda. 

Dengan pemetaan yang lebih baik dan pendekatan yang proaktif dari pemerintah, diharapkan sistem pendidikan dapat menjadi lebih inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat kota Samarinda. (Adv)

(Sf/Rs)