Samarinda - Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengadakan rapat dengar pendapat (RPD) terkait isu penjualan seragam sekolah di Samarinda. Pasalnya, harga yang dijual untuk baju sekolah dianggap tidak wajar bagi sebagian masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kota Samarinda pada, Senin (21/7/2025), turut dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.

Dalam kesempatannya, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menuturkan, pertemuan tersebut dilangsungkan menyoal adanya polemik harga seragam yang beredar.

Hal ini mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh Disdikbud Kota Samarinda, bahwa harga yang diedarkan dari sekolah melebihi harga yang ada.

"Disini lah kami mengambil langkah antisipasi untuk standarisasi harga," ungkap Novan usai rapat.

Dengan menetapkan standarisasi harga, diharapkan bisa memonitoring setiap koperasi yang memperjualbelikan seragam sekolah.

Meski begitu, lanjut Novan, antisipasi yang dilakukan Komisi IV bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, masih bersifat sementara dalam mencegah terjadinya tindakan yang terkesan seperti pungli.

"Nah standarisasi harga ini lah yang nantinya dijadikan pedoman untuk koperasi di sekolah, tapi ini masih bersifat jangka pendek," ujar Novan usai rapat.

Selain itu, untuk harga ideal yang harus dipasarkan oleh pihak sekolah, Novan belum bisa memberikan keterangan secara rinci. Dirinya hanya menyampaikan, masih harus menunggu formulasi perhitungan dari instansi terkait.

"Kalau bicara ideal harga itu tergantung dari bahan yang digunakan sekolah, kalau kualitas bagus otomatis mahal. Tapi kita bicara soal standarisasi," paparnya.

Sementara itu, untuk langkah antisipasi jangka panjang, Novan menjelaskan, pihaknya mengusulkan agar pemerintah bisa menyediakan subsidi pembelian seragam sekolah.

"Kami juga bicara untuk antisipasi di tahun 2026, ada beberapa usulan agar ada subsidi dari pemerintah khususnya pakaian batik dan olahraga," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)