Samarinda – Wakil Ketua I DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzha, turut hadir dalam proses penggusuran pedagang di Pasar Subuh, Jumat (9/5/2025). Dalam prosesnya, wakil rakyat itu meluapkan kekecewaan, lantaran ketidakhadiran perwakilan pemerintah kota.

Ia mengatakan, harusnya ada perwakilan dari pemerintah untuk menengahi polemik yang terjadi di tengah penertiban. Sebab, dinilai berpotensi atau rawan konflik. Bukan hanya mengerahkan aparat untuk mengeksekusi di lapangan.

“Kami sangat sesalkan kejadian ini. Mestinya kalau ada penggusuran seperti ini, harus ada komunikasi yang baik sebelumnya. Bahkan kami (DPRD,red) tidak dilibatkan,” ujarnya disela penertiban Pasar Subuh.

Tak hanya itu, dirinya juga mempersoalkan legalitas dan koordinasi antarpihak yang kurang baik, disebabkan tidak hadirnya instansi yang bertanggung jawab saat pelaksanaan penertiban.

Ia menilai, kehadiran instansi terkait sangat diperlukan dalam menengahi masalah tersebut. Sebab, aparat kepolisian serta Satpol PP hanya bertugas sebagai eksekutor dilapangan, tanpa memiliki kewenangan dalam menjelaskan kebijakan pemerintah untuk menertibkan para pedagang.

“Ini lah yang memicu konflik. Tugas aparat hanya menertibkan, sedangkan mediatornya pemeritnah,” tegasnya.

Sebagai jalan tengah, pihak DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (14/5/2025) mendatang. Nantinya, tegas Ahmad Vananzda, akan melibatkan seluruh pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut lebih jauh.

"Kita ingin masalah ini dituntaskan dengan baik. Jika dibicarakan baik-baik tentu ada jalan tengah tanpa perlu ada kericuhan dan penggusuran secara sepihak,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)