Cari disini...
Seputarfakta.com - Umar Daud -
DPRD Kota Samarinda
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah pusat berencana memangkas Transfer ke Daerah (TKD), hal ini berdampak ke seluruh daerah termasuk Kota Samarinda. Pemangkasan tersebut pun menyulut perhatian DPRD Kota Samarinda karena dinilai akan menghambat pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Haim Anwar mengatkan, keputusan pemerintah pusat untuk memangkas TKD sangat tidak menguntungkan bagi Kota Samarinda.
Apalagi, Kota Samarinda masih sangat bergantung pada dan transfer dari pemerintah pusat.
"Harapannya sih ini batal dilaksanakan pemangkasan, karena akan berdampak ke pembangunan daerah," ujar Deni, Sabtu (20/9/2025).
Meski begitu, kata dia, pemngkasan TKD masih berupa wacana dan belum disahkan melalui surat keputusan resmi, daerah tetap menaruh harapan besar agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Ia juga menekankan, pemerintah pusat harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan pemangkasan ini. Sebab, tidak seluruh daerah punya kemampuan fiskal untuk menopang kuangan daerah, termasuk Samarinda.
"Tidak semua dserah memiliki kemampuan fiskal yang baik. Adapun beberapa dserah yang kuat itu karena ditopang PAD yang besar juga," terangnya.
Dengan demikian, situasi yang dialami saat ini, menunjukan bahwa dn tranfer dari pusat sangat krusial. Jika dilakukan pemotongan di wilayah Samarinda, maka banyak pembangunan yang tersendat akibat.
"Samarinda masih sangat ketergantungan dengan dana transfer dari pusat. Agar tidak terjadi ketimpangan pada penyelengaraan pembangunan di daerah ," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Umar Daud -
DPRD Kota Samarinda
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah pusat berencana memangkas Transfer ke Daerah (TKD), hal ini berdampak ke seluruh daerah termasuk Kota Samarinda. Pemangkasan tersebut pun menyulut perhatian DPRD Kota Samarinda karena dinilai akan menghambat pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Haim Anwar mengatkan, keputusan pemerintah pusat untuk memangkas TKD sangat tidak menguntungkan bagi Kota Samarinda.
Apalagi, Kota Samarinda masih sangat bergantung pada dan transfer dari pemerintah pusat.
"Harapannya sih ini batal dilaksanakan pemangkasan, karena akan berdampak ke pembangunan daerah," ujar Deni, Sabtu (20/9/2025).
Meski begitu, kata dia, pemngkasan TKD masih berupa wacana dan belum disahkan melalui surat keputusan resmi, daerah tetap menaruh harapan besar agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.
Ia juga menekankan, pemerintah pusat harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan pemangkasan ini. Sebab, tidak seluruh daerah punya kemampuan fiskal untuk menopang kuangan daerah, termasuk Samarinda.
"Tidak semua dserah memiliki kemampuan fiskal yang baik. Adapun beberapa dserah yang kuat itu karena ditopang PAD yang besar juga," terangnya.
Dengan demikian, situasi yang dialami saat ini, menunjukan bahwa dn tranfer dari pusat sangat krusial. Jika dilakukan pemotongan di wilayah Samarinda, maka banyak pembangunan yang tersendat akibat.
"Samarinda masih sangat ketergantungan dengan dana transfer dari pusat. Agar tidak terjadi ketimpangan pada penyelengaraan pembangunan di daerah ," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)