Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim menilai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) masih menghadapi banyak aduan dari masyarakat yang menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaannya. 

Menurutnya, dari aduan yang diterimanya, apa direalisasikan oleh Probebaya tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Banyak yang mengadukan bahwa realisasi probebaya itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari partisipasi sendiri, apakah benar probebaya itu melibatkan masyarakat dalam menentukan program,” ungkap Rohim, Rabu (1/5/2024).

Meskipun program tersebut dianggap sebagai salah satu unggulan dan dianggap sukses oleh Wali Kota, namun di lapangan, saat berinteraksi langsung dengan masyarakat, Rohim mendapati banyak aduan yang mengindikasikan adanya masalah yang belum terpecahkan. 

"Banyak aduan dari masyarakat mengenai realisasi Probebaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka," ujarnya.

Selain itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti adanya indikasi penyelewengan dalam pengadaan program yang tidak sesuai dengan usulan, serta politisasi program yang menjadi sorotan sebelum pemilu, di mana beberapa organisasi masyarakat memanfaatkan Probebaya sebagai alat politik.

"Diperlukan perbaikan di masa mendatang, terutama dalam hal pelaksanaan rembug warga mengenai usulan programnya," tambahnya.

Rohim menegaskan pentingnya mengatasi masalah ini sebelum menjadi lebih besar, terutama karena program ini melibatkan langsung para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mungkin tidak begitu memahami prosedur pemerintahan.

"Para RT biasanya tidak begitu paham prosedur di pemerintahan, mengikut saja. Tapi jika mereka yang menandatangani, mereka yang akan menghadapi masalah," tegasnya. (Adv)

(Sf/Rs)