Samarinda - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda menghadapi tantangan signifikan terkait dengan masuknya ke dalam e-Katalog dan ketakutan terhadap kewajiban pajak. 

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengungkapkan bahwa tingkat kesiapan dan pendampingan masih menjadi kendala besar, terutama bagi UMKM yang berada pada tingkat lebih rendah.

"Dalam satu e-Katalog itu ada beberapa syarat yang mereka harus penuhi. Kalau mereka masih tingkat bawah, mereka belum mampu karena belum diberikan pendampingan untuk bagaimana bisa masuk dalam suatu e-Katalog," ungkap Laila, Jumat (8/3/2024).

Pelaku UMKM perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk masuk ke dalam e-Katalog seperti NIB dan NPWP.

Lebih lanjut, Laila mengatakan pemkot sendiri masih menghadapi kendala dalam mengakomodir dan menginventarisir jumlah pelaku UMKM di Samarinda. 

Salah satu yang jadi penyebab menurutnya adalah kurangnya ketertarikan dari pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri, terutama karena ketakutan terhadap kewajiban pajak.

"Berkaitan dengan pajak, mereka punya ketakutan terkait hal itu. Takut disuruh bayar pajak," jelasnya.

Ketidakmaksimalan dalam pendataan pelaku UMKM menjadi hambatan, sementara ketidakmauan mereka untuk terlibat dalam proses pendaftaran seringkali disertai dengan protes ketika ada bantuan dari pemerintah kota yang tidak melibatkan mereka.

"Ini perlunya pemberian edukasi dari Dinas Koperasi dan UMKM supaya bisa memberikan pemahaman kepada UMKM bahwa mereka itu didata dan difatar, jangan takut dengan masalah pajak," tambahnya.(Adv/Sf/Rs)