Cari disini...
DPRD Kota Samarinda
Lahan Revitalisasi Pasar Pagi Masih Terhambat, Angkasa Jaya: 48 SHM itu bukan hambatan, tapi kontrol buat pemerintah
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Foto: Istimewa/Seputarfakta.com)
Samarinda – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menyampaikan, dalam membangun sebuah kawasan itu tidak boleh lepas dari membangun manusianya. Sinergi yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat harus kuat demi kemulusan pembangunan.
Pernyataan itu dilontarkan Angkasa perihal revitalisasi Pasar Pagi. Sampai berita ini diterbitkan, masih belum ditemukan titik terang soal 48 lahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diminta pemerintah kota (pemkot).
“Masyarakat itu merupakan aset dari pembangunan. Kalau ada pro dan kontra kan itu hambatan. Tapi mereka bukan hambatan tapi sesuatu yang jadi kontrol buat pemerintah,” terang Angkasa, Kamis (8/2/2024).
Seakan masih panjang episode perebutan lahan antara pemkot dan 48 pemilik SHM, Angkasa meminta segera dipertemukan kembali kedua belah pihak.
“Kenapa tidak diambil satu langkah atau opsi, dudukan saja satu meja,” tegasnya.
Angkasa menyampaikan, jika pihaknya dalam hal ini adalah DPRD, menjadi bagian dari pemerintah. Oleh karenanya, ia mendukung penuh apa yang jadi rancangan pemkot. Apalagi yang menyetujui anggaran adalah DPRD. Setelah anggaran disahkan, sepenuhya menjadi hak pemkot sebagai eksekutor.
“Sebenarnya tidak ada pertentangan. Tetapi ketika terjadi gejolak di masyarakat kami adalah perwakilannya,” jelasnya.
DPRD sebagai penengah menyampaikan apa yang jadi keluhan dan kemauan masyarakat kepada pemkot. Perlakuan yang sama juga diberikan ke pemkot untuk masyarakat, hingga tercapainya solusi yang sama-sama mengenakan keduanya.
Angkasa ingin pemkot tak perlu terlalu arogan dalam menghadapi masyarakat yang menolak seperti 48 pemilik SHM dengan aturan-aturan hukum. Menurutnya masyarakat hanya perlu dibina. Diberikan pemahaman agar mereka dapat mengerti. Seperti ribuan pedagang lain yang telah berpindah tempat dari Pasar Pagi.
“Coba kita berikan satu meja kepada mereka-mereka yang memiliki toko-toko tadi yang menolak. Karena bagaimanpun juga mereka adalah tokoh sejarah Pasar Pagi,” pungkasnya.
(ADV/Sf/Rs)
Cari disini...
DPRD Kota Samarinda
Lahan Revitalisasi Pasar Pagi Masih Terhambat, Angkasa Jaya: 48 SHM itu bukan hambatan, tapi kontrol buat pemerintah
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Foto: Istimewa/Seputarfakta.com)
Samarinda – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menyampaikan, dalam membangun sebuah kawasan itu tidak boleh lepas dari membangun manusianya. Sinergi yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat harus kuat demi kemulusan pembangunan.
Pernyataan itu dilontarkan Angkasa perihal revitalisasi Pasar Pagi. Sampai berita ini diterbitkan, masih belum ditemukan titik terang soal 48 lahan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diminta pemerintah kota (pemkot).
“Masyarakat itu merupakan aset dari pembangunan. Kalau ada pro dan kontra kan itu hambatan. Tapi mereka bukan hambatan tapi sesuatu yang jadi kontrol buat pemerintah,” terang Angkasa, Kamis (8/2/2024).
Seakan masih panjang episode perebutan lahan antara pemkot dan 48 pemilik SHM, Angkasa meminta segera dipertemukan kembali kedua belah pihak.
“Kenapa tidak diambil satu langkah atau opsi, dudukan saja satu meja,” tegasnya.
Angkasa menyampaikan, jika pihaknya dalam hal ini adalah DPRD, menjadi bagian dari pemerintah. Oleh karenanya, ia mendukung penuh apa yang jadi rancangan pemkot. Apalagi yang menyetujui anggaran adalah DPRD. Setelah anggaran disahkan, sepenuhya menjadi hak pemkot sebagai eksekutor.
“Sebenarnya tidak ada pertentangan. Tetapi ketika terjadi gejolak di masyarakat kami adalah perwakilannya,” jelasnya.
DPRD sebagai penengah menyampaikan apa yang jadi keluhan dan kemauan masyarakat kepada pemkot. Perlakuan yang sama juga diberikan ke pemkot untuk masyarakat, hingga tercapainya solusi yang sama-sama mengenakan keduanya.
Angkasa ingin pemkot tak perlu terlalu arogan dalam menghadapi masyarakat yang menolak seperti 48 pemilik SHM dengan aturan-aturan hukum. Menurutnya masyarakat hanya perlu dibina. Diberikan pemahaman agar mereka dapat mengerti. Seperti ribuan pedagang lain yang telah berpindah tempat dari Pasar Pagi.
“Coba kita berikan satu meja kepada mereka-mereka yang memiliki toko-toko tadi yang menolak. Karena bagaimanpun juga mereka adalah tokoh sejarah Pasar Pagi,” pungkasnya.
(ADV/Sf/Rs)