Samarinda - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengusulkan peningkatan anggaran untuk Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA). 

Hal tersebut dengan tujuan memastikan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara optimal. 

Dalam pandangan Sani, fluktuasi anggaran yang sering terjadi, menjadi hambatan salah satu hambatan dalam menjalankan program-program yang dicanangkan tersebut.

"Anggarannya naik turun, ada di rentang Rp8 sampai Rp9 miliar. Programnya banyak, tapi anggarannya naik turun, tentu akan sulit untuk mencapai hasil maksimal dari tujuan program tersebut," ungkap Sani. 

Pria yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa pentingnya peningkatan anggaran ini tidak hanya untuk memastikan kelancaran program, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kerjanya, terutama setelah DP2PA berhasil membuat Samarinda meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak. 

"Seharusnya bisa dinaikkan, apalagi kemarin mereka telah membuat kita bangga dengan penghargaan Kota Layak Anak itu," tambahnya.

Menurutnya, peningkatan anggaran ini juga harus dipandang sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berperan aktif dalam mewujudkan program Kota Layak Anak. 

"Kenaikan anggaran ini juga sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada para OPD yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Kota Layak Anak itu," ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya usulan peningkatan anggaran ini, pemerintah setempat dapat segera mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan program DP2PA dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Samarinda. (Adv)

(Sf/Rs)