Samarinda - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan tentang upaya penanganan angka kemiskinan ekstrem di Samarinda. 

Di tengah tantangan yang ada, Puji menyoroti komitmen pemerintah setempat dalam mengatasi masalah ini.

Puji menjelaskan bahwa di Samarinda sendiri sudah terdapat Tim penanganan angka kemiskinan ekstrem di Samarinda, yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda.

Ia menerangkan dalam penanganan itu tidak hanya melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) saja, tapi juga melibatkan sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut berperan, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

"Anggaran sebesar 5,3 triliun yang dialokasikan untuk menangani kemiskinan ekstrem tidak hanya terfokus pada Dinsos saja," ungkap Puji, Senin (18/3/2024).

Ia juga telah meminta data kepada dinas terkait, terutama Dinsos, untuk memperoleh informasi mengenai jumlah dan upaya penanganan kemiskinan ekstrem. 

Ia membeberkan data kemiskinan diperoleh dari dua sumber, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.

"Data kemiskinan ekstrem dari Kemenko PMK RI awalnya mencapai sekitar 9 ribu kepala keluarga (KK). Namun, setelah diverifikasi, saat ini tinggal 1.232 KK," terangnya.

Komitmen dan langkah nyata yang diambil oleh pemerintah Kota Samarinda, di bawah kepemimpinan Wakil Wali Kota dan kerja sama antar-OPD, menjadi sorotan utama dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di kota ini. 

Politisi Partai Demokrat ini juga berharap dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, masalah kemiskinan ekstrem dapat diminimalisir, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata. 

(Adv/Sf/Rs)