Samarinda - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Samarinda untuk membahas progress Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 serta usulan anggaran perubahan di tahun 2024 dan anggaran murni untuk tahun 2025, Kamis (18/7/2024).

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti menyoroti beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program literasi di Samarinda. 

"Hambatan pertama adalah sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (sapras) yang masih kurang memadai, serta kurangnya sosialisasi," ujarnya.

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan anggaran yang cukup untuk menyiapkan SDM dan sarana prasarana yang memadai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Menurutnya TBM nantinya bisa diletakan bersamaann dengan tempat bermain anak (playground) yang sudah ada di beberapa kelurahan, sehingga dapat mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat. 

"Program seperti ini sangat penting untuk meningkatkan literasi, dan harus inklusif," ungkapnya.

Puji menekankan pentingnya layanan perpustakaan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pertanian seperti Makroman, baik manual maupun digital, dan harus mendekatkan diri pada kebutuhan masyarakat.

Namun, program-program literasi ini masih terkendala oleh kurangnya anggaran dan kemampuan keuangan daerah yang belum mencukupi. 

“Kemampuan keuangan daerah kita bekum mumpuni, tapi semoga perlahan bisa kita realisasikan,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)