Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut alasan mengapa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak seperti pemerintah daerah lain yang memberikan beasiswa seperti Kutai Kartanegara dengan Kukar Idaman, atau Kutai Timur dengan beasiswa Kutai Tuntas.

Ia menerangkan salah satu alasan yang diungkapkan adalah kurangnya kemampuan keuangan daerah yang tentu jadi kendala terbesar untuk merealisasikan hal tersebut.

“Tercatat, APBD Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 5,7 triliun rupiah. Namun, angka tersebut harus dihadapi dengan jumlah penduduk yang besar serta jumlah sekolah yang cukup banyak,” jelas Puji, Rabu (20/3/2024).

Dari data yang ada, ia menyebut terdapat sekitar 803 satuan pendidikan yang tersebar mulai dari tingkat PAUD hingga SMP di Kota Samarinda, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

Kemudian jumlah guru yang terlibat mencapai sekitar 10.000 orang, baik dari sekolah negeri maupun swasta, dengan 7.241 di antaranya yang menerima insentif.

Meski alokasi dana untuk pendidikan sudah mencapai 836 miliar rupiah atau sekitar 20 persen dari APBD, namun ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2009. 

Puji menjelaskan bahwa seharusnya menurut ketentuan tersebut, 20 persen dari dana pendidikan dialokasikan di luar gaji dan tunjangan. Namun, pada kenyataannya, termasuk dalam gaji dan tunjangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tunjangan sertifikasi dan peningkatan profesionalitas (PTP) yang mencapai sekitar 506 miliar rupiah.

“Jadi tersisa sekitar 250 hingga 300 miliar rupiah untuk pendidikan, yang juga harus mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan. Tahun ini, pemerintah akan membangun 17 sekolah dengan anggaran yang besar. Belum lagi alokasi dana yang tersedia belum mencukupi untuk memperluas program-program pendidikan seperti sekolah ramah anak dan program lainnya,” pungkkasnya. 

(Adv/Sf/Rs)