Samarinda - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan harapannya terhadap prioritas pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, dengan fokus utama pada penanganan kemiskinan dan stunting.

Puji menyampaikan bahwa meskipun harapan untuk mencapai angka nol kemiskinan terdengar idealis, namun menurutnya, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025 adalah hal yang sangat diharapkan. 

Dia menegaskan bahwa perencanaan bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, adalah kunci dalam pengentasan kemiskinan dan stunting.

"Saya kira di Musrenbang ini kita lebih fokus pada visi misi bapak Wali Kota, untuk menjadikan Samarinda sebagai pusat peradaban. Itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa keterlibatan dengan masyarakat dan dunia usaha, kita fokus pada angka kemiskinan, zero stunting," ungkap Puji, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, Puji menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) agar tercipta sinergi yang lebih baik. 

Legislator Partai Demokrat ini juga menyoroti keselarasan anggaran antara infrastruktur dan sektor SDM. Ia mengungkap kekhawatirannya bahwa terlalu banyak fokus pada infrastruktur bisa mengabaikan sektor SDM yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Ia menyayangkan ketimpangan dana yang dialokasikan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mencapai Rp200 miliar lebih, sedangkan untuk pendidikan berada di bawah Rp100 miliar.

"Kita inginkan setidaknya ada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan. Layanan kemiskinan, jadi standar pelayanan minimal bisa meningkat, ini yang ingin direalisasikan agar kesejahteraan masyarakat bisa maksimal dengan anggaran sebesar 4,45 T," jelasnya.

Puji menjelaskan anggaran yang tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga dari dana transfer, bantuan provinsi, serta sumber pendapatan lainnya, bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyrakat, utamanya masalah sosial seperti kemiskinan dan pendidikan.

Ia menegaskan bahwa melalui keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM, serta dengan penyinkronan regulasi dan implementasi yang baik, RKPD tahun 2025 diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.

(Adv/Sf/Rs)