DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Soroti Perubahan dalam Sisdiknas

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    13 Maret 2024 pukul 20:42 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti saat diwawancara usai pertemuan di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (13/3/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, buka sesi pertemuan dengan menyoroti perubahan yang terjadi dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan peraturan di bawahnya. 

    Perubahan ini, menurutnya, berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan, terutama menyangkut kesiapan dan kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan.

    "Pertemuan ini tidak hanya membahas revisi peraturan pendidikan, tetapi juga memfokuskan pada pembahasan penyelenggaraan pendidikan di Samarinda. Kita perlu memastikan bahwa SDM pendidikan kita siap menghadapi perubahan ini," ungkap Puji, Rabu (13/3/2024).

    Dalam pembahasan ini, politikus dari Partai Demokrat tersebut menyoroti beberapa isu penting, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pembiayaan pendidikan, kesiapan kurikulum, dan berbagai aspek terkait lainnya. 

    Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan PPDB yang tidak selaras dengan zonasi dan ketidakmerataan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.

    "Beberapa kecamatan di Samarinda bahkan masih belum memiliki SMP dan SMA. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan agar kesiapan anggaran dan SDM di bidang pendidikan terus mendapatkan perhatian yang serius," ungkapnya.

    Ia juga menyoroti kurangnya kerjasama antara Disdikbud Samarinda dan Disdikbud Kalimantan Timur (Kaltim), yang dianggapnya sebagai penyebab utama permasalahan yang ada.

    Menurutnya kendala ini muncul karena tidak adanya dukungan baik fisik maupun non-fisik dari pemerintah provinsi, sebagaimana tergambar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

    "Kami melihat bahwa bantuan dari provinsi tidak cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Samarinda," tegasnya.

    Dengan diadakannya pertemuan ini, Puji Astuti berharap dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pihak terkait. Ia optimis bahwa dengan perhatian lebih terhadap anggaran dan SDM di bidang pendidikan, kualitas pendidikan di Samarinda dapat terus meningkat, sementara sejumlah permasalahan yang terkait dengan pendidikan dapat diminimalisir.

    Ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, termasuk aspek status dan pembayaran insentif, mengingat peran krusial yang dimainkan oleh para tenaga pendidik dalam dunia pendidikan.

    "Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan pendidikan di Samarinda lebih baik," pungkasnya.

    (Adv/Sf/Rs)

    DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Soroti Perubahan dalam Sisdiknas

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    13 Maret 2024 pukul 20:42 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti saat diwawancara usai pertemuan di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (13/3/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, buka sesi pertemuan dengan menyoroti perubahan yang terjadi dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan peraturan di bawahnya. 

    Perubahan ini, menurutnya, berkaitan erat dengan penyelenggaraan pendidikan, terutama menyangkut kesiapan dan kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan.

    "Pertemuan ini tidak hanya membahas revisi peraturan pendidikan, tetapi juga memfokuskan pada pembahasan penyelenggaraan pendidikan di Samarinda. Kita perlu memastikan bahwa SDM pendidikan kita siap menghadapi perubahan ini," ungkap Puji, Rabu (13/3/2024).

    Dalam pembahasan ini, politikus dari Partai Demokrat tersebut menyoroti beberapa isu penting, seperti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pembiayaan pendidikan, kesiapan kurikulum, dan berbagai aspek terkait lainnya. 

    Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan PPDB yang tidak selaras dengan zonasi dan ketidakmerataan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan.

    "Beberapa kecamatan di Samarinda bahkan masih belum memiliki SMP dan SMA. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan agar kesiapan anggaran dan SDM di bidang pendidikan terus mendapatkan perhatian yang serius," ungkapnya.

    Ia juga menyoroti kurangnya kerjasama antara Disdikbud Samarinda dan Disdikbud Kalimantan Timur (Kaltim), yang dianggapnya sebagai penyebab utama permasalahan yang ada.

    Menurutnya kendala ini muncul karena tidak adanya dukungan baik fisik maupun non-fisik dari pemerintah provinsi, sebagaimana tergambar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

    "Kami melihat bahwa bantuan dari provinsi tidak cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Samarinda," tegasnya.

    Dengan diadakannya pertemuan ini, Puji Astuti berharap dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pihak terkait. Ia optimis bahwa dengan perhatian lebih terhadap anggaran dan SDM di bidang pendidikan, kualitas pendidikan di Samarinda dapat terus meningkat, sementara sejumlah permasalahan yang terkait dengan pendidikan dapat diminimalisir.

    Ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, termasuk aspek status dan pembayaran insentif, mengingat peran krusial yang dimainkan oleh para tenaga pendidik dalam dunia pendidikan.

    "Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan pendidikan di Samarinda lebih baik," pungkasnya.

    (Adv/Sf/Rs)