Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah mengatakan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah sepakat dan mendukung jalannya kebijakan efisiensi anggaran. 

Namun, angka efisiensi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam tahap pembahasan.  

"Yang jelas, OPD sekaligus sekretariat dewan nanti akan ada efisiensi," ujar Helmi usai Rapat Paripurna, Rabu (5/3/2025).  

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, beberapa sektor yang akan mengalami efisiensi meliputi perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan operasional kesekretariatan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. 

Untuk memastikan efisiensi ini berjalan optimal, DPRD akan mengundang pihak dinas terkait, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dalam waktu dekat ini.  

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di Samarinda, melainkan juga di seluruh kabupaten dan kota lainnya. Adapun kisaran efisiensi anggaran di Samarinda diperkirakan mencapai Rp75 miliar.  

"Soal akumulasi berapa kisaran efisiensinya masih akan kita rapatkan dan kita bahas. Yang jelas angka sementara sekitar Rp75 miliar secara keseluruhan," tambahnya.  

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan kota. Menurutnya, jika setiap OPD yang berjumlah sekitar 30 unit melakukan efisiensi sebesar Rp 2 miliar saja, maka totalnya sudah mendekati Rp 60 miliar. 

Kemudian, ia menilai OPD dengan anggaran besar juga kemungkinan akan mendapatkan porsi efisiensi yang lebih tinggi.  

"Dari segi struktur cash flow (aliran uang masuk dan keluar) kita sangat sehat. Apalagi efisiensi anggaran ini nantinya akan dikembalikan untuk belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya. (Adv)
(Sf/Rs)