Cari disini...

Seputarfakta – Umar Daud -
DPRD Kota Samarinda
Anggota DPRD Samarinda, Maswedi. (Istimewa)
Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Maswedi mendorong percepatan revitalisasi kawasan permukiman kumuh di sejumlah titik Samarinda Kota hingga Samarinda Ilir.
Maswedi mengaku prihatin terhadap adanya kawasan yang tidak layak bagi masyarakat di Samarinda. Hal ini, menurutnya, sangat berpotensi meningkatkan risiko bencana kebakaran hingga penyebaran penyakit dilingkungan kumuh.
Maka dari itu, kata dia, perlu ada penataan tata kota guna memberikan lingkungan yang layak bagi masyarakat. Hal ini berkaitan erat juga dengan estetika pembangunan fisik di Samarinda.
“Pengembangan tata kota kita sudah sangat bagus. Salah satunya seperti rehab Pasar Pagi, kini sudah semakin maju. Tetapi, jika masih ada kawasan kumuh maka manfaat dari pembangunan tidak akan terasa,” ungkapnya, Jumat (9/5/2025).
Karena itu, ia mendorong, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih fokus menangani masalah kawasan kumuh tersebut. Khususnya Disperkim dan PUPR untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2026 mendatang.
“Seperti relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka dan kawasan bersih kota,” tuturnya.
Wakil rakyat ini juga menyoroti, kawasan permukiman kumuh tersebut, justru ditemukan di pusat kota dan bukan di daerah pinggiran. Daerah seperti Samarinda Ilir dan Samarinda Kota disebut memiliki kepadatan permukiman yang tinggi dan tidak tertata, sehingga menimbulkan lingkungan yang semrawut.
"Malahan kawasan kumuh banyak ditemukan di pusat kota," terangnya.
Maswedi menerangkan, jika masalah kawasan kumuh terus diabaikan, maka dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan pada kualitas perkembangan hidup masyarakat. Sehingga, pihak legislatif terus mendorong agar program revitalisasi kawasan kumuh dimasukkan dalam rencana prioritas pembangunan ke depan.
“Kolaborasi antarlembaga antara Disperkim dan PUPR dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih layak dan tertata,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...

Seputarfakta – Umar Daud -
DPRD Kota Samarinda

Anggota DPRD Samarinda, Maswedi. (Istimewa)
Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Maswedi mendorong percepatan revitalisasi kawasan permukiman kumuh di sejumlah titik Samarinda Kota hingga Samarinda Ilir.
Maswedi mengaku prihatin terhadap adanya kawasan yang tidak layak bagi masyarakat di Samarinda. Hal ini, menurutnya, sangat berpotensi meningkatkan risiko bencana kebakaran hingga penyebaran penyakit dilingkungan kumuh.
Maka dari itu, kata dia, perlu ada penataan tata kota guna memberikan lingkungan yang layak bagi masyarakat. Hal ini berkaitan erat juga dengan estetika pembangunan fisik di Samarinda.
“Pengembangan tata kota kita sudah sangat bagus. Salah satunya seperti rehab Pasar Pagi, kini sudah semakin maju. Tetapi, jika masih ada kawasan kumuh maka manfaat dari pembangunan tidak akan terasa,” ungkapnya, Jumat (9/5/2025).
Karena itu, ia mendorong, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih fokus menangani masalah kawasan kumuh tersebut. Khususnya Disperkim dan PUPR untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada tahun 2026 mendatang.
“Seperti relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka dan kawasan bersih kota,” tuturnya.
Wakil rakyat ini juga menyoroti, kawasan permukiman kumuh tersebut, justru ditemukan di pusat kota dan bukan di daerah pinggiran. Daerah seperti Samarinda Ilir dan Samarinda Kota disebut memiliki kepadatan permukiman yang tinggi dan tidak tertata, sehingga menimbulkan lingkungan yang semrawut.
"Malahan kawasan kumuh banyak ditemukan di pusat kota," terangnya.
Maswedi menerangkan, jika masalah kawasan kumuh terus diabaikan, maka dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan pada kualitas perkembangan hidup masyarakat. Sehingga, pihak legislatif terus mendorong agar program revitalisasi kawasan kumuh dimasukkan dalam rencana prioritas pembangunan ke depan.
“Kolaborasi antarlembaga antara Disperkim dan PUPR dinilai sangat penting untuk mewujudkan lingkungan kota yang lebih layak dan tertata,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)