Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan dengan mencuatnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan kembali diimplementasikan setelah sempat dihapuskan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi pun mendukung kebijakan tersebut dan menilai kebijakan penghapusan UN memang perlu dikaji ulang.
Menurutnya, keberadaan UN memiliki peran penting sebagai pemicu semangat belajar bagi siswa di Indonesia. "Saya pribadi setuju diadakannya UN karena masyarakat kita itu harus ada pemicu atau pendorong supaya mau belajar, harus ditekan dulu," ujar Ismail.
Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan sistem pendidikan di Finlandia yang sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Namun model pendidikan Finlandia yang menghapus pekerjaan rumah (PR), memberlakukan jam belajar lebih singkat dan meniadakan ujian nasional belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.
"Kalau kita bicara tingkat pendidikan yang baik itu di Finlandia, kita lihat kurikulum di sana sampai bagaimana Finlandia menjadi yang terbaik. Kita adopsi di sini, hanya saja karakteristik masyarakatnya berbeda," tambahnya.
Ia juga menyoroti sistem pendidikan di Tiongkok, yang menurutnya berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi negara tersebut. Ia menilai bahwa tekanan akademik, termasuk ujian, menjadi faktor penting dalam mendorong siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
"Kalau kita lihat China saat ini dengan tingkat ekonomi yang tinggi di dunia, pendidikannya dan pembangunannya bagus karena masyarakatnya ditekan, salah satunya dengan ujian. Jadi target dari ujian adalah memicu pelajar untuk semangat belajarnya, bahwa harus ada yang dikejar. Kalau mau lulus, harus belajar dengan baik," lanjutnya.
Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) ini menegaskan keberadaan UN dapat meningkatkan mutu pendidikan, mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan menciptakan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan akademik.
Meski peniadaan UN pada masa lalu memiliki alasan tertentu, tapi kebijakan itu tidak hanya didasarkan pada tren global semata, melainkan pada kebutuhan nyata di lapangan. “Saya pribadi setuju diadakannya Ujian Nasional,” tegasnya. (Adv)
(Sf/By)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pendidikan di Indonesia kembali menjadi sorotan dengan mencuatnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan kembali diimplementasikan setelah sempat dihapuskan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi pun mendukung kebijakan tersebut dan menilai kebijakan penghapusan UN memang perlu dikaji ulang.
Menurutnya, keberadaan UN memiliki peran penting sebagai pemicu semangat belajar bagi siswa di Indonesia. "Saya pribadi setuju diadakannya UN karena masyarakat kita itu harus ada pemicu atau pendorong supaya mau belajar, harus ditekan dulu," ujar Ismail.
Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan sistem pendidikan di Finlandia yang sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Namun model pendidikan Finlandia yang menghapus pekerjaan rumah (PR), memberlakukan jam belajar lebih singkat dan meniadakan ujian nasional belum tentu cocok diterapkan di Indonesia.
"Kalau kita bicara tingkat pendidikan yang baik itu di Finlandia, kita lihat kurikulum di sana sampai bagaimana Finlandia menjadi yang terbaik. Kita adopsi di sini, hanya saja karakteristik masyarakatnya berbeda," tambahnya.
Ia juga menyoroti sistem pendidikan di Tiongkok, yang menurutnya berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi negara tersebut. Ia menilai bahwa tekanan akademik, termasuk ujian, menjadi faktor penting dalam mendorong siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
"Kalau kita lihat China saat ini dengan tingkat ekonomi yang tinggi di dunia, pendidikannya dan pembangunannya bagus karena masyarakatnya ditekan, salah satunya dengan ujian. Jadi target dari ujian adalah memicu pelajar untuk semangat belajarnya, bahwa harus ada yang dikejar. Kalau mau lulus, harus belajar dengan baik," lanjutnya.
Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) ini menegaskan keberadaan UN dapat meningkatkan mutu pendidikan, mendorong siswa untuk lebih giat belajar dan menciptakan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan akademik.
Meski peniadaan UN pada masa lalu memiliki alasan tertentu, tapi kebijakan itu tidak hanya didasarkan pada tren global semata, melainkan pada kebutuhan nyata di lapangan. “Saya pribadi setuju diadakannya Ujian Nasional,” tegasnya. (Adv)
(Sf/By)