DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Ini Catatan untuk Sektor Pendidikan dari Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda 

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    17 Mei 2024 pukul 16:40 WITA

    Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan sejumlah catatan penting terkait sektor pendidikan di kota Samarinda, termasuk masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan program wajib belajar 12 tahun.

    Dalam paparannya, Deni menegaskan bahwa sektor pendidikan masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas sekolah. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa program wajib belajar 12 tahun, khususnya 9 tahun yang berada di bawah koordinasi pemerintah kota, dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar minimal yang diperlukan.

    “Pendidikan masih memiliki sejumlah catatan penting yang perlu segera ditangani. Salah satu fokus utama kami adalah masalah P3K yang masih menjadi perhatian besar, di mana kesejahteraannya masih perlu peningkatan lagi,” ugnkap Deni, Kamis (16/5/2024).

    Deni mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar minimal. Hal ini, menurutnya, dapat menghambat proses belajar mengajar dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Samarinda.

    “Upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan memang sudah dilakukan, tetapi masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar minimal. Ini tentu saja bisa menghambat proses belajar mengajar dan pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pendidikan di kota kita,” bebernya.

    Oleh karena itu, pemerintah kota harus lebih fokus dalam memastikan bahwa semua sekolah, terutama yang berada di bawah koordinasi pemerintah kota, mendapatkan fasilitas yang diperlukan.

    “Masalah P3K juga menjadi catatan kami. Tenaga penunjang juga perlu diperbaiki agar tenaga pendidik dan staf administratif yang dipekerjakan benar-benar memenuhi kualifikasi dan kebutuhan sekolah. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan efisien,” jelasnya.

    Deni berharap bahwa melalui perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah kota, masalah-masalah yang ada di sektor pendidikan dapat segera diatasi. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas.

    “Kami berharap dengan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah kota, masalah-masalah di sektor pendidikan dapat segera diatasi,” tuturnya.

    Menurutnya, kerja sama antara pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. 

    Dengan catatan-catatan penting yang disampaikannya itu, ia berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Samarinda dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

    “Paling tidak, standar minimal harus terpenuhi untuk memastikan kualitas pendidikan yang layak bagi semua siswa,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Ini Catatan untuk Sektor Pendidikan dari Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda 

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    17 Mei 2024 pukul 16:40 WITA

    Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan sejumlah catatan penting terkait sektor pendidikan di kota Samarinda, termasuk masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan program wajib belajar 12 tahun.

    Dalam paparannya, Deni menegaskan bahwa sektor pendidikan masih memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas sekolah. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa program wajib belajar 12 tahun, khususnya 9 tahun yang berada di bawah koordinasi pemerintah kota, dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar minimal yang diperlukan.

    “Pendidikan masih memiliki sejumlah catatan penting yang perlu segera ditangani. Salah satu fokus utama kami adalah masalah P3K yang masih menjadi perhatian besar, di mana kesejahteraannya masih perlu peningkatan lagi,” ugnkap Deni, Kamis (16/5/2024).

    Deni mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar minimal. Hal ini, menurutnya, dapat menghambat proses belajar mengajar dan berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Samarinda.

    “Upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan memang sudah dilakukan, tetapi masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar minimal. Ini tentu saja bisa menghambat proses belajar mengajar dan pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pendidikan di kota kita,” bebernya.

    Oleh karena itu, pemerintah kota harus lebih fokus dalam memastikan bahwa semua sekolah, terutama yang berada di bawah koordinasi pemerintah kota, mendapatkan fasilitas yang diperlukan.

    “Masalah P3K juga menjadi catatan kami. Tenaga penunjang juga perlu diperbaiki agar tenaga pendidik dan staf administratif yang dipekerjakan benar-benar memenuhi kualifikasi dan kebutuhan sekolah. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan efisien,” jelasnya.

    Deni berharap bahwa melalui perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah kota, masalah-masalah yang ada di sektor pendidikan dapat segera diatasi. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas.

    “Kami berharap dengan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari pemerintah kota, masalah-masalah di sektor pendidikan dapat segera diatasi,” tuturnya.

    Menurutnya, kerja sama antara pemerintah kota, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. 

    Dengan catatan-catatan penting yang disampaikannya itu, ia berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Samarinda dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

    “Paling tidak, standar minimal harus terpenuhi untuk memastikan kualitas pendidikan yang layak bagi semua siswa,” pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)