Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Fahruddin mengusulkan adanya koordinator untuk Pedagan Kaki Lima (PKL) di Samarinda.
Menurut Fahruddin dengan adanya koordinator itu bisa mempermudah mengatur dan menertibkan para PKL yang memiliki citra kurang baik di mata masyarakat maupun pemerintah kota.
Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan hampir di sebagian wilayah Samarinda menghadapi tantangan dalam mengatur PKL yang kerap berdagang di area yang dilarang, seperti di atas trotoar dan pinggir jalan.
“Karakter PKL ini cenderung sulit untuk ditertibkan hingga jadi masalah, di lain sisi pemerintah kota mau ada penataan kota yang baik,” ujar Fahruddin.
Ia turut mendukung adanya ketegasan pemerintah untuk menertibkan PKL. Hanya saja yang perlu menjadi catatan pemeirntah juga perlu menyediakan ataupun memberi arahan pasti kepada PKL agar tetap dapat menjalankan usahanya.
“Dengan kita memberi mereka lokasi berdagang yang teratur dan menunjuk seorang koordinator bisa mengurangi potensi masalah selanjutnya. Di sisi lain juga pasti PKL merasa mendapat perhatian pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fahruddin. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Fahruddin mengusulkan adanya koordinator untuk Pedagan Kaki Lima (PKL) di Samarinda.
Menurut Fahruddin dengan adanya koordinator itu bisa mempermudah mengatur dan menertibkan para PKL yang memiliki citra kurang baik di mata masyarakat maupun pemerintah kota.
Legislator Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan hampir di sebagian wilayah Samarinda menghadapi tantangan dalam mengatur PKL yang kerap berdagang di area yang dilarang, seperti di atas trotoar dan pinggir jalan.
“Karakter PKL ini cenderung sulit untuk ditertibkan hingga jadi masalah, di lain sisi pemerintah kota mau ada penataan kota yang baik,” ujar Fahruddin.
Ia turut mendukung adanya ketegasan pemerintah untuk menertibkan PKL. Hanya saja yang perlu menjadi catatan pemeirntah juga perlu menyediakan ataupun memberi arahan pasti kepada PKL agar tetap dapat menjalankan usahanya.
“Dengan kita memberi mereka lokasi berdagang yang teratur dan menunjuk seorang koordinator bisa mengurangi potensi masalah selanjutnya. Di sisi lain juga pasti PKL merasa mendapat perhatian pemerintah,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)